DPRK Mulai Bahas LKPJ Bupati 2024 dan Umumkan Calon Anggota Baitul Mal Bireuen 

Laporan Yusmandin Idris I Bireuen 

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - DPRK Bireuen menggelar Rapat Paripurna pada Senin (19/5/2025), membahas penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bireuen tahun anggaran 2024. 

Selain itu, DPRK juga mengumumkan penetapan program legislasi Kabupaten Bireuen tahun 2025.

Serta pengumuman hasil Rapat Pleno Komisi V DPRK Bireuen terkait penetapan komisioner Baitul Mal Kabupaten (BMK) Bireuen periode 2025-2030.  

Rapat dipimpin Ketua DPRK Bireuen Juniadi, SH didampingi dua wakilnya, unsur Forkopimda, Wakil Bupati Bireuen, anggota DPRK, dan para kepala SKPK, serta para camat. 

Juniadi menyebutkan, LKPJ kepala daerah yang diserahkan dibahas oleh DPRK dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan pelaksanaan peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Pembahasan ini untuk melahirkan rekomendasi guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Melalui instrumen ini, DPRK Bireuen disamping sebagai mitra kerja pemerintah, juga sebagai lembaga pengawasan terhadap tindakan, dan kegiatan yang telah dilakukan selama kurun waktu satu tahun dengan menggunakan APBK Bireuen. 

"DPRK Bireuen perlu melihat sejauh mana keberhasilan kinerja Pemkab Bireuen yang telah dilaksanakan, baik dalam aspek pembangunan, pemerintahan, sosial kemasyarakatan, serta pengelolaan keuangan maupun aset daerah," ujarnya.

Selain itu, rapat juga mengumumkan hasil Rapat Pleno Komisi V DPRK Bireuen terkait penetapan keanggotaan BMK Bireuen periode 2025-2030. 

Sekretaris DPRK Bireuen, Said Abdurrahman, SSos menyampaikan hasil rapat pleno keanggotaan BMK Bireuen. 

Ada pun nama yang lulus sebagai Anggota BMK Bireuen yaitu Muhammad Hafiq, Azhari, Fazli, R Julisman, dan Rizki Dasilva. 

Kemudian tiga lulus cadangan yaitu Herizal, Zulkifli Idris, dan Astakari. 

Bupati Bireuen, H Mukhlis, ST yang diwakili Wakil Bupati, Ir Razuardi, MT dalam rapat paripurna tersebut mengatakan,selaku Bupati Bireuen berkewajiban menyampaikan LKPJ sebagai laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bireuen tahun anggaran 2024 kepada DPRK. 

Laporan berpedoman pada rencana kerja Pemkab Bireuen sebagai penjabaran program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Kabupaten Bireuen.