Tani Merdeka Desak Rehabilitasi Bendungan Krueng Pasee, Ketahanan Pangan Jangan Hanya Jadi Slogan

“Ketahanan pangan adalah visi strategis Presiden yang kami dukung. Tapi tanpa air di sawah, visi ini hanya jadi slogan

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM,LHOKSUKON – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Aceh Utara mendesak Pemerintah Pusat untuk segera mempercepat rehabilitasi Bendungan Krueng Pasee di Kecamatan Meurah Mulia, yang sudah rusak selama lebih dari lima tahun.

Kerusakan bendungan tersebut dinilai telah mengganggu sistem irigasi dan berdampak langsung pada produktivitas pertanian di sembilan kecamatan di Aceh Utara dan satu kecamatan di Kota Lhokseumawe.

“Ketahanan pangan adalah visi strategis Presiden yang kami dukung. Tapi tanpa air di sawah, visi ini hanya jadi slogan,” tegas Penasehat DPD Tani Merdeka Aceh Utara, Dr Bukhari MH CM, dalam keterangan yang diterima Serambinews.com, Selasa (20/5/2025).

Menurutnya, bendungan Krueng Pasee selama ini menjadi sumber utama pengairan bagi ribuan petani.

Akibat kerusakan yang belum diperbaiki, banyak petani terpaksa mengurangi musim tanam bahkan meninggalkan lahan mereka karena hanya mengandalkan tadah hujan.

“Air bukan hanya kebutuhan teknis, tapi simbol harapan dan kelangsungan hidup petani.

Kami minta pemerintah pusat menjadikan ini prioritas nasional,” ujar Dr. Bukhari, yang juga dikenal sebagai akademisi dan praktisi hukum.

Senada, Sekretaris DPD Tani Merdeka Aceh Utara, Asnawi ST., menyebutkan bahwa lambannya proses rehabilitasi telah menyebabkan penurunan drastis produktivitas pertanian.

“Banyak petani terpaksa beralih profesi karena tidak sanggup mengolah lahan yang kering.

Ini bukan hanya krisis air, tapi krisis semangat bertani,” ujar Asnawi.

Ia menambahkan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian PUPR dan instansi terkait untuk memastikan proses rehabilitasi berjalan tepat sasaran.

Tani Merdeka juga menyerahkan data lapangan dan siap menjadi mitra aktif pemerintah.

DPD Tani Merdeka berharap Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR segera mengakselerasi proses penganggaran dan pelaksanaan proyek yang tertunda tersebut, dengan pengawasan ketat agar kualitas dan manfaatnya dirasakan langsung oleh petani.