Aceh Selatan
Pemkab Aceh Selatan Terima Dana Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana Rp 7 Miliar
Wakil Bupati Aceh Selatan, Baital Mukadis menjelaskan Bantuan Operasional Keluarga Berencana adalah dana yang disediakan oleh pemerintah...
Penulis: Ilhami Syahputra | Editor: Eddy Fitriadi
Laporan Ilhami Syahputra | Aceh Selatan
SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) TA 2025 dari Gubernur Aceh yang diwakili oleh Kabiro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat (ISRA) Sekretariat Daerah Aceh.
Bantuan tersebut diterima secara simbolis oleh Wakil Bupati Aceh Selatan Baital Mukadis saat pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2025 di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Senin (14/7/2025).
Adapun Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang diterima dari Pemerintah Aceh Sebesar Rp.760 juta, sedangkan jumlah bantuan non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) TA 2025 sebesar Rp. 7.046.866.000.
Wakil Bupati Aceh Selatan, Baital Mukadis menjelaskan Bantuan Operasional Keluarga Berencana adalah dana yang disediakan oleh pemerintah untuk mendukung operasional program keluarga berencana di tingkat daerah.
Hal itu, kata Baital, termasuk biaya operasional Balai Penyuluhan KB, distribusi alat dan obat kontrasepsi, serta kegiatan operasional lainnya yang berkaitan dengan program KB dan penurunan stunting.
"Kami menyampaikan terimakasih atas bantuan yang diberikan Pemerintah Aceh ini, semoga dengan dana tersebut dapat mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana serta pencegahan stunting di Aceh Selatan," kata Baital.
Lebih lanjut, kata Baital, pembangunan kependudukan dan keluarga merupakan salah satu pilar strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju yang berdaulat, adil, dan makmur.
"Dalam konteks pembangunan nasional, pengelolaan isu-isu kependudukan seperti Stunting, urbanisasi, ketimpangan wilayah, hingga bonus demografi, menjadi tantangan yang harus dijawab dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis keluarga," ucapnya.
Sementara itu masih dalam Rakorda tersebut, DP3AKB Aceh Selatan melalui Plt. Kepala DP3AKB, Reza Febrian, menerima penghargaan terbaik 1 untuk Kategori Persentase Keluarga Berisiko Stunting Mendapatkan Minimal 1 Pendampingan Tertinggi Tahun 2024.(*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.