Terima Banyak Aduan, Anggota DPRK Abdya Zulkarnain Komit Perjuangkan Nasib Honorer Kategori R4 

Laporan Masrian Mizani I Aceh Barat Daya 

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) Zulkarnain, menegaskan komitmennya memperjuangkan nasib ratusan tenaga honorer yang masuk dalam kategori R4. 

Hal itu disampaikannya setelah menerima berbagai aspirasi dari para honorer R4 yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan status dan masa depan pekerjaan mereka.

Kategori R4 sendiri merupakan klasifikasi tenaga honorer yang telah lama mengabdi di instansi pemerintahan, namun tidak termasuk dalam data base BKN prioritas pengangkatan ASN atau PPPK. 

Mereka tersebar di berbagai instansi, seperti sekolah, dinas, serta pelayanan publik lainnya, dan telah mengabdi bertahun-tahun tanpa kejelasan status kepegawaian.

Menurut Zulkarnain, aspirasi yang masuk kepadanya sudah berlangsung cukup lama, namun akhir-akhir ini semakin banyak honorer R4 yang menyuarakan keresahan mereka secara langsung, baik melalui pertemuan maupun pesan pribadi.

“Ini bukan semata soal pekerjaan, ini soal keadilan dan penghargaan terhadap pengabdian mereka. Ratusan honorer R4 di Abdya sudah bekerja belasan tahun, tapi hingga sekarang belum ada kejelasan nasib,” ujar Zulkarnain, Kamis (7/8/2025).

Ia menegaskan bahwa langkahnya memperjuangkan nasib honorer bukan untuk mencari simpati atau popularitas politik.

“Saya ingin tegaskan bahwa ini bukan panggung politik. Ini murni bentuk kepedulian saya terhadap para honorer, terutama kategori R4. Perjuangan ini adalah bagian dari komitmen saya untuk bersama-sama membangun Abdya menjadi kabupaten yang lebih baik dan berkeadilan,” ujarnya.

Baca juga: Kabar Duka, Keuchik Gampong Lhang Abdya Meninggal Dunia 

Sebagai bentuk keseriusan tersebut, Zulkarnain bahkan memberikan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) miliknya kepada pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Abdya dan pihak terkait lainnya yang membidangi urusan tersebut.

Langkah ini dilakukan agar pihak BKPSDM dapat lebih leluasa melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait regulasi dan status honorer kategori R4.

Ia juga mengimbau kepada BKPSDM agar segera melakukan langkah koordinasi tersebut dan mengedepankan kepentingan publik, khususnya para honorer yang telah lama menanti kejelasan. 

Zulkarnain berharap pemerintah pusat segera mengeluarkan regulasi baru atau relaksasi kebijakan terkait honorer R4, agar mereka yang telah lama mengabdi tidak terpinggirkan.

“Kalau perlu, kita dorong agar ada kuota afirmasi bagi R4. Mereka bukan pendatang baru, mereka adalah bagian dari sistem pelayanan yang selama ini menopang jalannya pemerintahan,” pungkas Ketua DPC PKB Abdya itu. (*)