Di Depan Perusahaan Global, Wagub Fadhlullah Tegaskan Kebun Sawit di Aceh Bebas Deforestasi

Laporan Rianza Alfandi | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah memastikan seluruh kebun kelapa sawit yang di Aceh bebas dari wilayah deforestasi. Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh pemilik perusahaan global untuk membeli sawit Aceh dan memulai investasi membangun pabrik hilirisasi komoditas tersebut. 

“Kita ingin mengenalkan kepada dunia bahwa sawit di Aceh benar-benar tumbuh dalam Perkebunan legal, bahwa sawit di Aceh sangat baik. Tetapi baru-baru ini ada yang terjadi beberapa hal tentang sawit di Aceh, makanya hari ini kita clear pada dunia bahwa tumbuh dalam perkebunan yang legal. Ya (bebas deforestasi),” kata Fadhlullah. 

Hal tersebut disampaikan Wagub Fadhlullah dalam forum peluncuran kelompok kerja kemitraan kelapa sawit berkelanjutan yang digelar Yayasan Inisiatif Dagang Hijau di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh Rabu, (13/8/2025). 

Forum tersebut diikuti oleh para pimpinan dan perwakilan perusahaan yang bergerak di bidang industri kelapa sawit, di antaranya Unilever, Pepsico, Nestle, Mars, Mondelez, Musim Mas, Apical, Permata Hijau Group dan Sinar Mas. 

Kemudian hadir juga para pimpinan lembaga mitra Yayasan Inisiatif Dagang Hijau, Forum Konservasi Leuser dan para pejabat dari Kementerian/Lembaga. 

Fadhlullah menginginkan, lewat forum tersebut kepercayaan perusahaan global meningkat untuk Aceh. Ia juga berharap akan lebih banyak investasi hijau yang dikembangkan di Aceh, sehingga berdampak kepada lingkungan yang lebih baik, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

"Mari berkolaborasi bersama pemerintah dan masyarakat Aceh, dalam upaya mewujudkan visi kelapa sawit berkelanjutan di Aceh," ujarnya. 

Fadhlullah mengatakan, pihaknya berkomitmen merespon permintaan pasar kelapa sawit global guna mewujudkan rantai pasok bebas deforestasi dan inklusif terhadap petani. 

Oleh sebab itu, Pemerintah Aceh telah menetapkan dua kebijakan utama, yaitu peta jalan kelapa sawit berkelanjutan tahun 2023-2045 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2024, serta rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan Aceh 2023-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024. 

"Namun demikian, Aceh belum memiliki satupun industri hilir yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pelaku usaha sawit. Padahal Aceh saat ini menghasilkan lebih dari satu juta ton minyak kelapa sawit mentah atau CPO setiap tahunnya. Jumlah ini menyumbang sekitar 2,41 persen dari total produksi CPO nasional," ungkapnya.

Baca juga: Pemerintah Aceh Desak Daerah Percepat Realisasi Penyaluran Beras SPHP

Untuk mendukung iklim investasi di Aceh, kata Fadhlullah, pemerintah juga berkomitmen memperbaiki dan memperkuat infrastruktur. 

Salah satunya, melakukan pembangunan jalan tol yang menghubungkan ibukota provinsi Aceh dengan perbatasan Sumatera Utara. Di mana, progres jalan tol saat ini baru sampai hingga kabupaten Pidie. 

Ia berharap dalam empat tahun ke depan jalan tol Aceh sudah terhubung dengan jalan tol lintas Sumatera. 

“Di samping itu, Pemerintah Aceh juga sedang memperjuangkan peningkatan infrastruktur wilayah barat selatan Aceh, terutama pembangunan terowongan yang menghubungkan Gunung Paro-Kulu dan Geurutee,” pungkasnya.(*)