Kawal Pemerintahan Bebas Risiko, ASN Aceh Barat Dibekali SPIP Terintergrasi

Acara yang digelar di Aula Gedung B Dinas Pendidikan Aceh Barat, Selasa (12/8/2025) itu untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.

Laporan Sa'dul Bahri | Aceh Barat 

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH – Pemkab Aceh Barat melalui Inspektorat menggelar Sosialisasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi serta Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Risiko. 

Acara yang digelar di Aula Gedung B Dinas Pendidikan Aceh Barat, Selasa (12/8/2025) itu untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.

Kegiatan strategis yang berlangsung selama dua hari ini dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Barat, Nyak Na, SE, M.Ec.Dev., mewakili Bupati Aceh Barat Tarmizi, SP, MM. 

Hadir sebagai peserta, seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), Kepala Bagian, serta para Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

“Kita berharap kolaborasi dengan BPKP terus berlanjut demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan dalam Perbup Aceh Barat Nomor 16 Tahun 2022,” ujar Nyak Na, saat membukan kegiatan sosialisasi dan Bimtek itu.

Menghadirkan narasumber dari BPKP Perwakilan Aceh, yakni Subhan Amri dan Riandi Putra, kegiatan ini membahas mulai dari kebijakan umum SPIP hingga penyusunan peta risiko sebagai bagian dari langkah preventif dalam manajemen organisasi publik.

Baca juga: Harga Emas Perhiasan Anjlok, Berikut Rincian Harga Emas Hari Ini di Pidie

Paparan yang disampaikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif, sehingga para peserta dapat langsung memahami penerapan SPIP dalam lingkup kerja masing-masing.

Sementara itu, Irwandi, selaku Irban II Inspektorat Aceh Barat dan inisiator kegiatan, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi dan meningkatkan efektivitas implementasi SPIP secara menyeluruh.

“Dengan pemahaman yang seragam, kita dapat mendorong terciptanya pengelolaan pemerintahan yang lebih tertib, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Irwandi. 

Ia menambahkan pendekatan ini bukan sekadar pemenuhan administrasi, tetapi bagian dari proses transformasi budaya kerja di lingkungan Pemkab.

Irwandi menyatakan optimisme bahwa melalui sinergi aktif antara Pemkab Aceh Barat dan BPKP, serta penguatan kapasitas aparatur melalui sosialisasi dan bimbingan teknis, penerapan SPIP terintegrasi akan berdampak nyata dalam meminimalkan risiko penyimpangan dan memperkuat profesionalisme ASN.

Dengan semangat kolaboratif dan komitmen yang tinggi, kegiatan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam membangun budaya kerja yang mengedepankan integritas, efisiensi, dan akuntabilitas di seluruh jajaran pemerintahan Aceh Barat. (*)

Baca juga: Pelayanan RSUZA Amburadul, Komisi V DPRA Geram dan Siap Panggil Manajemen