20 Tahun Damai Aceh, Jubir KPA Ajak Kawal Implementasi MoU Helsinki

“Kita pernah merasakan gelapnya masa perang. Banyak nyawa melayang, banyak keluarga yang hancur. Damai ini adalah amanah rakyat, jadi kita tidak boleh lengah. MoU Helsinki adalah janji yang harus kita wujudkan sepenuhnya,” kata Bang Jack Libya, Jumat (15/8/2025). 

Laporan Rianza Alfandi | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Zakaria M Yacob alias Bang Jack Libya, mengajak seluruh elemen masyarakat, partai politik lokal, lembaga negara, hingga komunitas internasional untuk terus mengawal implementasi butir-butir yang disepakati dalam Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki.

Menurutnya, perdamaian Aceh yang telah berusia 20 tahun bukan sekadar catatan sejarah, melainkan amanah besar yang lahir dari darah, air mata, dan pengorbanan rakyat Aceh. 

“Kita pernah merasakan gelapnya masa perang. Banyak nyawa melayang, banyak keluarga yang hancur. Damai ini adalah amanah rakyat, jadi kita tidak boleh lengah. MoU Helsinki adalah janji yang harus kita wujudkan sepenuhnya,” kata Bang Jack Libya, Jumat (15/8/2025). 

Bang Jack menilai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah menunaikan komitmennya dengan melucuti seluruh persenjataan.

Namun, hingga kini masih banyak poin kesepakatan yang belum sepenuhnya dijalankan pemerintah pusat.

Untuk itu, ia mengingatkan agar tidak ada butir-butir MoU Helsinki yang diabaikan. 

Ia juga menekankan bahwa perdamaian harus menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang merata.

Tanpa itu, semangat perdamaian yang dirawat selama dua dekade akan kehilangan maknanya. 

Bang Jack meminta berbagai pihak baik di level nasional mapupun internasional untuk membantu mewujudkan damai dan kesejahteraan yang berkelanjutan. 

“Aceh butuh investasi, butuh citra baik secara nasional maupun international. Oleh karena itu kami butuh uluran tangan anda untuk membantu mendatangkan investasi maupun kampanye positif untuk Aceh,” ungkapnya. 

“Dua puluh tahun adalah waktu yang panjang. Jangan biarkan ada poin yang dilupakan. Aceh tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri, tanpa dukungan penuh dari pemerintah pusat,” pungkasnya. (*)

Baca juga: 20 Tahun Damai, Wali Nanggroe Soroti Kemunduran Aceh di Banyak Aspek