Proyek Pembangunan Sekolah Rakyat Terkendala, Ternyata RTRW Harus Direvisi 

Letak lahan tersebut di dekat jalan Blang Paseh menuju Tugu Aneuk Mulieng, yang awalnya disiapkan untuk membangun gedung olahraga Sport City Pidie

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI- Proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pidie, belum bisa dilaksanakan.

Pemerintah Kabupaten Pidie telah menetapkan lahan di Gampong Lampeudeu Baroh, Kecamatan Pidie, tepatnya di depan Pidie Convention Center atau PCC, untuk membangun sarana Sekolah Rakyat. 

Lahan itu seluas 5,4 hektare lebih, yang telah dibeli Pemkab Pidie pada tahun 2020 sekitar Rp 33 miliar. 

Letak lahan tersebut di dekat jalan Blang Paseh menuju Tugu Aneuk Mulieng, yang awalnya disiapkan untuk membangun gedung olahraga Sport City Pidie, sebagai venue renang, tapi gagal dibangun.

Untuk diketahui, Sekolah Rakyat itu dibangun sesuai dengan Intruksi Presiden atau Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. 

" Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTWR perlu direvisi di lahan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat," kata Plt Kepala Dinas Sosial atau Dinsos Pidie, Muhammad Husin SAg, kepada Serambinews.com, Selasa (19/8/2025). 

Ia menyebutkan, dalam dokumen RTRW, bahwa satu hektare di lahan tersebut masuk kawasan hutan magrove dan areal tambak.

Padahal, tidak ada lagi hutan manggrove dan tambak milik warga di lahan tersebut. 

Namun, dinas terkait belum menghilangkan kawasan hutan manggrove dan tambak di dalam dokumen RTRW.

Padahal, saat ini hanya bantaran sungai.

" Makanya kita akan merevisi dengan mengajukan ke Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasioanal, guna menghilangkan kawasan manggrove dan tambak," jelasnya. 

Kata Husin, jika revisi dokumen RTRW telah.selesai, maka Dinas Sosial Pidie akan mengupload kembali kelengkapan adminitrasi ke Kementrian Sosial RI. 

" Kalau kita lihat, tahun 2025 tidak mungkin lagi dilakukan pekerjaan di lahan pembangunan Sekolah Rakyat.

Maka start pekerjaan akan dilaksanakan pada pada tahun 2026," jelasnya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementrian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan verifikasi terhadap lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

Lahan diverifikasi itu terletak di Gampong Lampeudeu Baroh, Kecamatan Pidie, tepatnya di depan Pidie Convention Center atau PCC. 

Verifikasi dilakukan Kementrian PUPR itu ikut didampingi Wakil Bupati Pidie, Alzaizi Umar dan sejumlah pejabat hingga anggota DPRK Pidie.

Kementrian PUPR melakukan verikasi lahan untuk dijadikan lokasi Sekolah Rakyat, guna memastikan kekayakan lokasi tersebut.

Sebab, Pemerintah Pusat menggelontorkan Rp 200 juta untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Pidie. 

Di lahan tersebut nantinya akan dibangun Sekolah Rakyat, mulai tingkat SD, SMP dan SMA.

Sekolah Rakyat dengan sistem boarding school. Gedung Sekolah Rakyat tersebut, direncanakan akan dibangun dua lantai. 

Pembangunan Sekolah Rakyat di lahan seluas sekitar 5,4 hektare lebih itu, yang telah masuk Kantor Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pidie.

Namun, Pemkab akan mensiasati, agar Kanto PWI Pidie tidak terkena saat pembangunan Sekolah Rakyat. 

Awalnya lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat di tanah di eks Balai Pelatihan dan Penyuluhan (BPP) Pertanian Pidie, yang terletak di Gampong Jok, Kecamatan Padang Tiji, Kabupaten Pidie.

Namun, di eks lahan BPP Pertanian Pidie itu, lokasinya dekat dengan tower transmisi PLN.

Sehingga tower tegangan tinggi listrik itu dikhawatirkan akan menggangu anak-anak, sekaligus terkena radiasi. (*)

Baca juga: Sekolah Rakyat Aceh Besar Diharapkan Bisa Lahirkan Generasi Emas