Minta Presiden Prabowo Beri Atensi Rehab Irigasi Krueng Pase, Badko HMI Aceh: Untuk Ketahanan Pangan

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON - Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Aceh meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap proyek rehabilitasi Bendungan Krueng Pase di Aceh Utara.

Bendungan yang rusak sejak 2020 itu dinilai menjadi penyebab lumpuhnya aktivitas pertanian di sembilan kecamatan di Aceh Utara dan Lhokseumawe, sehingga program ketahanan pangan nasional terhambat.

Sekretaris Umum HMI Badko Aceh, Muhammad Fadli, dalam keterangan tertulis kepada Serambinews.com, Rabu (27/8/2025), menyebutkan ribuan petani telah kehilangan musim tanam berulang kali karena ketiadaan air.

“Sejak empat tahun terakhir, bendungan itu tidak berfungsi optimal karena mengalami kerusakan berat. Ketiadaan air menyebabkan ribuan petani kehilangan musim tanam secara berulang,” kata Fadli.

Fadli menjelaskan, proyek rehabilitasi Bendungan Krueng Pase pertama kali dimulai pada 12 Oktober 2021 dengan nilai kontrak Rp 44,8 miliar dan dikerjakan oleh PT Rudi Jaya asal Sidoarjo, Jawa Timur.

Namun, proyek itu gagal diselesaikan hingga kontrak diputus pada 30 Desember 2022. Pekerjaan kemudian dilanjutkan oleh PT Casanova Makmur Perkasa dengan kontrak Rp 22,8 miliar dan ditargetkan rampung tahun ini.

“Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I sebelumnya menjanjikan proyek ini selesai awal 2025, namun hingga kini belum terealisasi,” tambahnya.

Akibat keterlambatan tersebut, lahan pertanian seluas 9.174 hektare di delapan kecamatan Aceh Utara, yaitu Meurah Mulia, Nibong, Matangkuli, Tanah Luas, Syamtalira Aron, Tanah Pasir, Samudera, Syamtalira Bayu, serta satu kecamatan di Kota Lhokseumawe tidak dapat ditanami secara maksimal.

“Petani kehilanngan pendapatan mencapai triliunan dalam lima tahun terakhir,” ujar Fadli.

Menurutnya, dalam kondisi normal petani dapat menanam dua kali setahun dengan rata-rata produksi 5,5 ton per hektare.

Namun karena irigasi tidak berfungsi, lebih dari sepuluh musim tanam sudah terlewat tanpa hasil. Hal ini berdampak langsung terhadap ekonomi daerah dan kesejahteraan ribuan keluarga petani.

Baca juga: Pansus HGU DPRK Aceh Utara Minta PTPN Cot Girek Hentikan Aktivitas di Lahan Bermasalah

Fadli menegaskan, persoalan ini bukan hanya menyangkut kepentingan lokal, melainkan juga bagian dari keberhasilan program ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo.

“Kami meminta Presiden Prabowo memberikan atensi dan supervisi khusus terkait penyebab belum selesainya rehabilitasi Krueng Pase. Yang menjadi korban adalah masyarakat grassroot yang kehidupannya bergantung pada pertanian,” tegasnya.

Ia juga meminta aparat penegak hukum memeriksa kontraktor sebelumnya yang gagal menyelesaikan proyek.

“Kami percaya Presiden Prabowo bisa memberikan solusi konkret untuk permasalahan para petani Aceh Utara ini,” pungkas Fadli.(*)