Demo Aceh di Istana dan MK

JAKARTA - Elemen masyarakat Aceh yang mengatasnamakan diri Solidaritas untuk Demokrasi Aceh (SUDAH), Kamis (28/7) pagi  menggelar demonstrasi di dua tempat di Jakarta: Istana Negara dan Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menolak penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh dan minta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi sanksi kepada lima kepala daerah di Aceh yang menahan anggaran pilkada tahun ini.

Lima kepala daerah yang menahan anggaran pilkada tersebut adalah Bupati Pidie Jaya, Bupati Aceh Barat, Bupati Aceh Jaya, Wakil Bupati Pidie, dan Wakil Wali Kota Lhokseumawe.

Para demonstran yang berjumlah kurang dari 100 orang itu, membentangkan sejumlah spanduk yang berisi penolakan terhadap wacana penundaan pilkada dan seruan bagi pilkada damai di Aceh.

Awalnya, mereka menggelar aksi di depan Istana Presiden. Selang satu jam kemudian para demonstran menuju Gedung MK dengan berjalan kaki. Jarak antara Istana Presiden dan MK tidak terlalu jauh.

Aksi di kedua tempat itu diisi dengan orasi yang dilakukan melalui pengeras suara yang diletakkan pada sebuah mobil bak terbuka. Orasi dilakukan silih berganti. “Anggaran pilkada Aceh 211,9 miliar. Kalau ditunda, berapa banyak lagi yang dibutuhkan? Padahal, anggaran sebesar itu sangat berguna untuk rakyat,” kata Raizikin, koordinator demonstran.

Mereka juga mengecam manuver koaliasi lintas partai politik di Aceh yang dipimpin Ketua DPD Partai Demokrat, Mawardy Nurdin yang mewacanakan penundaan pilkada.

Menurut mereka, alasan minta tunda pilkada tidaklah relevan dengan aturan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2006 tentang Mekanisme Usulan Penundaan Pemilu Kepala Daerah.

Solidaritas untuk Demokrasi Aceh juga minta Presiden RI menghormati keputusan hukum dan menjadi penengah yang adil dalam penyelesaian konflik regulasi di Aceh.   Selanjutnya, MK juga diingatkan agar bersikap tegas dan tidak terpengaruh terhadap intervensi dari pihak mana pun.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh diminta tetap menjalankan tugas dan fungsinya tetap menyelenggarakan pilkada tanpa pengaruh intervensi pihak mana pun.

Demonstran lainnya, Ahmad Zaki, menyerukan Pilkada Aceh bisa berlangsung damai dan tidak dikotori oleh konflik-konflik kepentingan tertenu. “Masyarakat ingin perdamaian,” teriak Zaki. (fik)

pernyataan demonstran:
* Presiden hendaknya menghormati keputusan hukum, sehingga menjadi penengah dalam penyelesaian konflik regulasi di Aceh
* Presiden diminta menegur lima kabupaten/kota yang menahan anggaran pilkada di Aceh tahun ini tanpa alasan yang jelas
* Meminta MK untuk bersikap tegas dan tidak terpengaruh terhadap intervnesi pihak mana pun
* Meminta KPU bertindak tegas terhadap intervensi eksekutif maupun legislatif atas lembaga penyelenggara pemilihan (KPUD/KIP) yang ada di daerah.