Baca tanpa iklan
Laporan Eddy Fitriady | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Sa’aduddin Djamal SE baru saja menerima penghargaan Indonesia Attractiveness Award (IAA) 2015 dengan predikat gold.
Penghargaan itu diberikan kepada penyelenggara daerah terbaik menurut penilaian sebuah perusahaan media yang bekerja sama dengan perusahaan lainnya.
Anggota DPRK Banda Aceh, Mukminan SE menilai penghargaan tersebut tidak wajar diberikan ketika masyarakat Aceh masih berkutat dengan masalah air.
"Biar masyarakat saja yang memberikan penghargaan kepada Pemko. Penghargaan yang real adalah pengakuan dari rakyat," ujarnya via telepon, Selasa (16/6/2015).
Dia menambahkan, pemberian penghargaan itu terkesan 'dipaksakan', sehingga memicu perdebatan di antara masyarakat.
Hal serupa juga disampaikan Anggota Komisi A DPRA, Bardan Sahidi. Dia mengatakan, penghargaan yang diserahkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB), Yuddy Chrisnandi itu terlalu 'dini'.
"Ada banyak indikator yang digunakan untuk menilai bahwa Banda Aceh layak mendapatkan itu. Salah satunya kemudahan berinvestasi. Dan seperti yang kita saksikan, perizinan usaha dan birokrasi di Banda Aceh masih lambat," jelas dia.
Dalam program interaktif SerambiFM 90,2 Mhz itu, tim Cakrawala membahas Salam Serambi edisi hari ini yang berjudul “Warga Kota Inginkan Pemimpin Kreatif.”
Hadir di studio Wakil Redaktur Pelaksana Serambi Indonesia, Nasir Nurdin dan dipandu host SerambiFM Dosi Elfian.
Seperti yang ditulis harian Serambi Indonesia hari ini, menurut pemberi penghargaan IAA 2015 itu, ada empat unsur penting yang dinilai, yakni infrastruktur, pariwisata, pelayanan publik, dan investasi.
Nasir mengatakan, redaksi tidak keberatan dengan penghargaan yang diberikan panitia IAA kepada Illiza Sa’aduddin Jamal itu, justru kata dia, award tersebut akan memotivasi Pemerintah Kota untuk bekerja lebih baik.
“Semoga dengan penghargaan itu, Pemko Banda Aceh meningkatkan pelayanan publik lebih baik lagi,” ujarnya.
Sebab menurutnya, pelayanan publik merupakan persoalan utama yang masih dialami masyarakat Aceh. “Hal itu seharusnya menjadi prioritas Pemko karena memang butuh perbaikan,” tandasnya.
Dia menambahkan, di banyak kota di Indonesia, termasuk Banda Aceh, soal layanan publik adalah hal yang masih sangat menjadi keluhan masyarakat. (*)