Baca tanpa iklan
* Bardan Sahidi: Gayo Paling Rugi
LANGSA - Wali Kota Langsa, Usman Abdullah bersumpah untuk memajukan Pelabuhan Kuala Langsa jika tidak ada hambatan regulasi. Dia ingin pelabuhan tersebut setara dengan pelabuhan lain yang telah maju seperti halnya Belawan, Sumatera Utara.
“Jika tidak terbentur regulasi dan perizinan, saya bersumpah Pelabuhan Kuala Langsa akan maju. Pemerintah RI harus memberikan izin agar kegiatan ekspor dan impor di Pelabuhan Kuala Langsa ini bisa berkembang seperti daerah-daerah lain,” ujar Usman Abdullah kepada Serambi, Minggu (30/8), menanggapi laporan eksklusif Serambi Indonesia edisi Minggu, 30 Agustus 2015 berjudul “Pelabuhan Aceh tak Berdenyut.”
Usman mengatakan, daerah seringkali dianaktirikan oleh Pemerintah Pusat. Khusus untuk Kuala Langsa, kata dia, sebenarnya pada tahun 1993 pelabuhan tersebut sudah ditetapkan sebagai pelabuhan ekspor-impor oleh Menteri Perhubungan. Tapi sampai sekarang, lanjutnya, regulasi izin impor tak kunjung dikeluarkan. “Kita daerah sangat dianaktirikan oleh Pemerintah Pusat. Kita punya pelabuhan sangat potensial, tapi tidak diberikan izin memasukkan barang dari pelabuhan ini. Sehingga pengusaha tidak mau berinvestasi lewat pelabuhan kita, karena saat mereka mengeluarkan barang ke luar, barang dari luar negeri tidak bisa dimasukkan,” katanya.
Di sisi lain, tambah Usman Abdullah, Pelabuhan Belawan sudah over kapasitas. Namun, pemerintah tetap enggan mengeluarkan regulasi yang bisa memajukan Kuala Langsa. Yang lebih menyakitkan, kata dia, Pemerintah Pusat kembali menggelontorkan uang Rp 6 triliun untuk membangun pelabuhan baru di Sumatera Utara. “Sebaliknya untuk Pelabuhan Kuala Langsa, sepeserpun tidak kita dapat,” kata dia.
Sayangnya, Usman Abdullah tidak menjelaskan bagaimana cara dia memajukan Pelabuhan Kuala Langsa seandainya pun izin impor barang tertentu dibolehkan, seperti halnya pelabuhan Krueng Geukueh.
Anggota DPRA, Bardan Sahidi yang menelepon Serambi, Minggu (30/8) siang mengatakan, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan sekitarnya merupakan kabupaten paling rugi jika berbagai komoditas dari daerah tersebut diekspor melalui pelabuhan Belawan. “Kita punya kopi terbaik dunia, kita juga punya kentang dengan varietas unggul. Tuhan memang menganugerahi tanah kami yang sangat subur. Tapi, sayang, tidak ada nama kopi Aceh di luar negeri, karena kita mengekspor melalui pelabuhan orang,” kata anggota Fraksi PKS-Gerindra ini.
Sebagai anggota legislatif, Bardan mengaku siap memback-up Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota untuk memperjuangkan beberapa pelabuhan di Aceh agar maju. Jika aktivitas pelabuhan meningkat, kata Bardan, ekonomi masyarakat pun akan menggeliat. “Beberapa buyer (pembeli) di luar negeri sebetulnya lebih senang bertransaksi dengan Aceh langsung, cuma kita saja belum siap,” kata dia.(zb/sak)