Baca tanpa iklan
Laporan Yocerizal I Banda Aceh
ERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Juru Bicara Tim Pengawal UUPA dan MoU Helsinki, Muhammad MTA, mengatakan, keberadaan Qanun Bendera dan Lambang Aceh secara hukum dan prosedural pembentukannya sudah sah. Baik secara UUPA, PP No 7 Tahun 2007, PP No 75 Tahun 2005.
Apalagi, sambungnya, klarifikasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah. Oleh karena itu, Pemerintah Aceh dan DPRA diminta agar segera menjalankan qanun tersebut.
Apabila atas suatu pertimbangan tertentu kemudian Pemerintah Aceh dan DPRA tidak mau menjalankan qanun dimaksud, maka lakukan revisi. "Artinya laksanakan atau revisi," tulis MTA melalui akun twitternya @muhmta, sebagaimana dikutip Serambinews.com, Minggu (6/12).
Dengan demikian, lanjut Jubir Tim Pengawal UUPA dan MoU Helsinki ini, polemik seputar bendera bisa dihentikan. "Pemerintah Aceh dan DPRA harus menghentikan dialog politik dengan Pusat terkait hukum qanun tersebut," demikian MTA.