Baca tanpa iklan
* Tuntut Pengesahan RAPBA 2018
BANDA ACEH - Aktivis mahasiswa Unsyiah, Selasa (20/2) menggelar demo di dua tempat terpisah, yaitu di Gedung DPRA dan Kantor Gubernur Aceh.
Dalam aksinya, mahasiswa mempersoalkan lambannya kinerja legislatif dan eksekutif membahas dan mengesahkan RAPBA 2018. Kehadiran mahasiswa disambut Wakil Ketua DPRA, T Irwan Djohan dan Sekretaris DPRA, A Hamid Zein.
Amatan Serambi, aksi kemarin diawali di Gedung DPRA. Mahasiswa yang mengenakan jas almamater mengusung spanduk dan karton bertuliskan kalimat bernada kritik, seperti ‘APBA zaman now bukan untuk rakyat’.
Setelah berorasi di DPRA, mahasiswa melanjutkan aksi dengan mendatangi Kantor Gubernur Aceh. Kehadiran rombongan mahasiswa disambut Karo Humas dan Protokol Setda Aceh, Mulyadi Nurdin.
Di sana mahasiswa melakukan aksi treaterikal menerbangkan ‘pesawat kardus’ di pelataran kantor sebagai bentuk kritikan terhadap rencana pembelian pesawat karena dianggap tidak memiliki kepentingan dengan rakyat banyak.
Saat berorasi di DPRA, mahasiswa mempertanyakan alasan keterlambatan pengesahan RAPBA 2018 dengan total Rp 14,7 triliun. Kritikan itu berlasan, karena Aceh menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang belum sahkan anggaran daerah.
“Hari ini para pemangku kebijakan sudah seenaknya mengambil keputusan tanpa mementingkan rakyat. RAPBA 2018 seharusnya disahkan 31 Desember 2017, tapi hingga kini tak kunjung selesai,” kata Koordinator Aksi, M Haris Munandar.
Mahasiswa menilai, DPRA dan eksekutif terkesan tidak serius dalam menangani persoalan anggaran. Pemangku kebijakan, lanjut Haris, seolah-olah menutup mata dan mengabaikan nasib lima juta rakyat Aceh.
Orator lain menyampaikan, selama ini masyarakat Aceh selalu dibuat kecewa dengan keterlambatan pengesahan RAPBA. Padahal, APBA tersebut bukan milik segelitir pejabat, tapi milik rakyat.
“Kami ingin sekali melihat pembangunan Aceh berkembang cepat, pendidikan maju, kesejahteraan merata. Tapi bagaimana mungkin jika APBA belum disahkan. Karena itu, kami menuntut agar APBA segera disahkan,” tandas mahasiswa.
Wakil Ketua DPRA, T Irwan Djohan menjelaskan, saat ini RAPBA sedang dalam proses pembahasan. Pembahasan dilakukan secara terbuka, termasuk hari ini (kemarin) sedang berlangsung pembahasan di Banggar. “Adik-adik mahasiswa juga bisa melihat langsung,” katanya. Irwan mengakui keterlambatan yang terjadi saat ini tidak bisa dijadikan alasan kepada masyarakat, karena memang sudah sangat terlambat. Diapun mengaku sangat malu dengan masyarakat. “Tahun 2018, kami sangat malu karena paling lambat. Tahun lalu juga terlambat, tapi masih ada daerah lain yang juga terlambat. Tapi tahun 2018 kita memang sudah sangat terlambat. Tinggal Aceh satu lagi yang belum sahkan anggaran,” ungkapnya.
Politisi Partai NasDem itu pun merasa pesimis RAPBA bisa diqanunkan jika batas akhir pembahasan sampai 27 Februari. Sebab waktu pembahasan tersisa tujuh hari lagi, sedangkan persentase pembahasan masih 50 persen.(mas)