Baca tanpa iklan
BANDA ACEH - Ribuan pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Aceh harus menelan pil pahit karena tidak lulus seleksi kompetensi dasar (SKD). Para pelamar berguguran pada ujian tahap awal yang berbasis komputer atau computer assisted test (CAT) itu, karena tidak mencapai passing grade (nilai ambang batas) berdasarkan Permen PANRB Nomor 37/2018.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) itu mengatur tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar penerimaan CPNS tahun 2018. Dalam peraturan itu ditetapkan, nilai minimal yang harus dicapai para peserta dalam ujian SKD kelompok jalur umum, yakni 143 untuk tes karakteristik pribadi (TKP), 80 untuk tes intelegensia umum (TIU), dan 75 untuk tes wawasan kebangsaan (TWK).
Nilai ambang batas ini dianggap terlalu tinggi oleh pihak legislatif Aceh. Wakil Ketua DPRA, Dalimi SE.Ak, mengatakan, sangat disayangkan dengan nilai ambang batas setinggi itu banyak pelamar CPNS di Aceh yang berguguran. Padahal, katanya, formasi CPNS yang tersedia di Aceh untuk tahun 2018 lumayan banyak.
“Ini passing grade-nya yang terlalu tinggi, nilainya yang harus dicapai sangat tinggi, makanya banyak anak-anak kita yang tak lulus di tahap awal ini. Kita khawatir, banyak formasi CPNS di Aceh tidak akan terisi, padahal yang diperlukan banyak sekali,” kata Dalimi saat memantau pelaksanaan ujian SKD berbasis CAT bagi pelamar CPNS di Gedung Information and Technology Learning Center (ITLC) Banda Aceh (eks gedung bioskop Garuda), Rabu (7/11).
Menurut laporan yang diterima pihaknya, hingga kemarin total pelamar yang lulus SKD masih sangat rendah. Kondisi ini terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota di Aceh. “Dalam sehari yang ikut ujian SKD 1.000 sampai 1.500, tapi yang lulus ujian CAT ini bisa dihitung dengan jari. Ada yang lulus dua orang, lima, bahkan ada yang kosong mungkin, tidak ada sama sekali,” katanya.
Para peserta, sambung Dalimi, mengeluh dengan passing grade SKD tersebut. Banyak peserta yang tidak mencapai passing grade, apalagi sistem penilaiannya tidak komulatif. Jadi, menurut Dalimi memang sulit bagi peserta untuk mencapai nilai ambang batas yang telah ditetapkan itu.
“Ini sistem passing grade, jadi semua tes dalam SKD harus cukup nilainya. Kadang-kadang, ada anak kita nilainya banyak, tapi gara-gara salah satu tes nggak tercapai nilainya maka dia tetap dianggap tidak lulus dan gugur pada tahapan ini. Syang sekali, kan?” kata politisi Partai Demokrat ini.
Untuk diketahui, dengan sistem passing grade, peserta dituntut untuk mencapai nilai ambang batas TKP 143, TIU 80, dan TWK 75. Jika satu saja tidak memenuhi nilai, tapi dua lainnya melampaui maka peserta tetap dinyatakan gugur alias tidak lulus SKD.
Melihat banyaknya pelamar CPNS yang terjegal passing grade pada tahap tes SKD ini, DPRA mendesak Menpan RB atau Panselnas penerimaan CPNS tahun 2018 untuk meninjau ulang passing grade yang telah ditetapkan tersebut.
“Kita minta agar passing grade untuk Aceh diturunkan sedikit, agar anak-anak kita banyak yang lulus. Jika memungkinkan dibuat sistem perankingan saja atau minimal down grade sedikit,” usulnya.
Bagaimana pun, sambung Dalimi, kuota atau formasi CPNS untuk Aceh tahun ini harus terisi dan terpenuhi . Karena itu, DPRA berencana akan menjumpai pihak Menpan RB atau Panselnas penerimaan CPNS tahun 2018 untuk menyampaikan kondisi tersebut.
“Insyaallah saya di DPRA akan membahas persoalan ini dan bersama eksekutif akan menjumpai pihak pemerintah pusat. Bagi yang belum lulus, agar berlapang dada, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti disahuti,” demikian Dalimi.
Kemarin, Dalimi meninjau langsung pelaksanaan ujian CAT tersebut untuk memastikan proses ujian berlangsung lancar. Didampingi Kepala Kantor Regional XIII, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Banda Aceh, Makmur Ibrahim SH MHum, Dalimi meninjau pelaksanaan ujian tahap pertama tes CPNS di Kampus Abulyatama, Aceh Besar, dan di Gedung ITLC Banda Aceh. (dan)