Baca tanpa iklan
UNTUK meningkatkan kualitas layanan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sumut dan Aceh melakukan pertemuan koordinasi teknis dengan Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) se Provinsi Aceh, Selasa (26/11) di Banda Aceh.
TKMKB merupakan suatu tim independen yang terdiri dari unsur organisasi profesi, akademisi dan pakar klinis yang dibentuk untuk pengendalian mutu dan biaya dari program JKN-KIS.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Asisten Deputi Direksi Bidang Monitoring Evaluasi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sumut dan Aceh, seluruh Kepala Cabang BPJS Kesehatan se Aceh serta Ketua TKMKB se Aceh.
“Pertemuan ini akan membahas permasalahan yang terjadi serta solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam pemberian pelayanan kesehatan di era JKN dan selanjutnya sekaligus sebagai bahan untuk penyusunan program kerja TKMKB Aceh ditahun 2020,” kata Ketua TKMKB Aceh, Drg Saifuddin Ishak, M.Kes, PKK, saat membuka kegiatan.
Ia menambahkan, untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan agar dapat dilakukan penguatan dengan stakeholder terutama pemerintah daerah melalui dinas kesehatan untuk ketersediaan sarana dan prasarana sehingga fungsi dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) seperti Puskesmas, Klinik Pratama dan Dokter Praktik Perorangan selaku gate keeper dapat ditingkatkan. “Selain menggandeng pemda, kita juga dapat melibatkan stakeholder lainnya seperti misalnya PKK yang ada didesa atau kecamatan untuk mendukung program promotif dan preventif kepada masyarakat serta kepada FKTP nantinya dapat mengoptimalkan Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis),” lanjutnya.
Sementara itu Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumut dan Aceh, Mariamah mengungkapkan selama ini di FKTP Program Prolanis belum berjalan dengan baik karena menurutnya masih minimnya peserta yang ada di program tersebut. “Harapannya agar dapat mendorong FKTP untuk mengoptimalkan Program Prolanis tersebut karena kondisi kesehatan pasien yang menderita penyakit hipertensi dan diabetes melitus dapat terkontrol dengan baik oleh FKTP,” ungkapnya.
Disisi lain ia berharap dengan meningkatnya biaya pelayanan kesehatan juga dapat dibarengi dengan semakin meningkatnya mutu layanan kesehatan di fasilitas kesehatan baik di tingkat pertama maupun tingkat lanjutan.(jamkesnews/rq)