Baca tanpa iklan
Laporan Zubir I Langsa
SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Sebanyak 65 orang dari 4.772 orang penerima PKH di Kota Langsa tahun 2020, mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
Keputusan itu diambil pascapenempelan stiker Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Keluarga Miskin Penerima Bantuan PKH Program Sembako' di rumah warga penerima, pada Selasa (11/02/2020) lalu.
Koordinator PKH Kota Langsa, Mariana, kepada Serambinews.com, Minggu (16/02/2020), mengatakan, hingga kini sudah ada 65 orang yang terdaftar sebagai penerima PKH, menyatakan mengudurkan diri dari daftar penerim PKH.
"Mereka yang mengundurkan diri dari program ini, telah menandatangani surat pernyataan kekuar dari daftar penerima bantuan sosial PKH tersebut," ujarnya.
Mariana menambahkan selanjutnya pihak pendamping lapangan PKH langsung melaporkan data warga yang mundur dari PKH secara online ke sistem terkait.
Dijelaskannya, jumlah warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial PKH yang mundur ini dari daftar penerima, diperkirakan akan terus bertambah nantinya.
• Tim Provinsi Senang, Penerima Bantuan Rumah Layak Huni di Aceh Selatan Tepat Sasaran
• Almi Ambiya, Sosok Ustad Muda Mengajari Anak Usia Dini di Pidie Jaya Menghafal Alquran
• VIRAL Menu Baru Ayam Geprek Oreo dan Susu Kental Manis, Netizen Anggap Penistaan Makanan, Mau Coba?
Mereka yang mundur atau menokak menerima bantuan sosial PKH ini, karena tidak layak lagi untuk menerima bantuan sosial PKH atau status mereka saat ini sudah masuk katagori warga yang sudah mampu.
Saat ini tim koordinator pendamping PKH terus berada di lapangan, untuk menempel stiker PKH dan sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terdaftar di PKH.
Sebelumnya dilaporkan, sebanyak 10 warga penerim penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Langsa menyatakan mundur, pascamulai dilakukan pemasangan stiker Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di rumah warga penerima.
Pemasangan stiker 'Keluarga Miskin Penerima Bantuan PKH Program Sembako' di bagian depan rumah warga yang terdaftar sebagai penerima PKH mulai dilakukan Selasa (11/02/2020) diawali di Gampong Alue Beurawe, Kecamatan Langsa Kota.
Stiker ini dipasang pertama kali oleh Kepala Dinas Sosial Kota Langsa, Armia SP, juga dihadiri Camat Langsa Kota, TM Taufiq SSTP MSP, Keuchik Alue Beurawe, Burhanuddin, Koordinator PKH Langsa, Mariana, tim pendamping PKH, dan lainnya.
Di Kota Langsa tahun 2020 ini Kemensos RI menyalurkan bantuan sosial PKH kepada sebanyak 4.772 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 65 gampong dalam 5 kecamatan.
Koordinator PKH Kota Langsa, Mariana, kepada Serambinews.com, Rabu (12/02/2020) menyebutkan, hingga saat ini baru ada 10 warga yang telah menyatakan mundur dari daftar penerimaan bantuan sosial PKH ini.
Jumlah warga yang mundur ini, dikatakan Mariana, kemungkinan besar akan terus bertambah menyusul mulai dilakukannya pemasangan stiker BPNT untuk PKH Kemensos RI tahun 2020 tersebut.
Saat ini tim koordinator pendamping PKH berada di lapangan, untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang namanya terdaftar sebagai penerima bantuan sosial PKH.
"Setelah dilakukan sosilasisi, ada warga yang akhirnya menolak bantuan PKH ini, karena yang sersangkutan menyadari ia sudah tak layak lagi menerima bantuan PKH ini," ujar Mariana.
Sebelumnya diberitakan, Sebanyak 4.771 kepala keluarga (KK) masyarakat Kota Langsa, mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020.
Penempelan stiker BPNT unyuk PKH itu dilakukan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Langsa, Armia SP, Selasa (11/02/2020) di sejumlah rumah penerima PKH di Gampong Alue Beurawe, Kecamatan Langsa Kota.
Hadir juga Camat Langsa Kota, TM Taufiq SSTP MSP, Keuchik Alue Beurawe, Burhanuddin, Koordinator PKH Langsa, Mariana, dan tim pendamping PKH, serta lainnya.
Kepala Dinsos Langsa, Armia SP, menyampaikan, tahun ini jumlah total penerima PKH di Kota Langsa sebanyak 4.771 KK, dan jumlah ini menurun dari tahun 2019 yaitu sebanyak 5.131 KK.
Menurutnya, data penerima bantuan PKH ini berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, dan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) 2015 yang lakukan Badan Pusat Statistik (BPS).(*)