Baca tanpa iklan
Termasuk eksekusi cambuk terbaru terhadap pasangan nonmuhrim dilakukan di Rumah Tahanan Kelas IIB Singkil, Rabu (3/2/2021).
Laporan Dede Rosadi I Aceh Singkil
SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Eksekusi hukum cambuk di Kabupaten Aceh Singkil, sejak pandemi Corona Virus Deseasis 2019 (Covid-19) dilakukan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Singkil.
Termasuk eksekusi cambuk terbaru terhadap pasangan nonmuhrim dilakukan di Rumah Tahanan Kelas IIB Singkil, Rabu (3/2/2021).
Hal itu menuai pertanyaan dari kalangan masyarakat. Sebab sudah menjadi kebiasaan eksekusi cambuk dilakukan di lapangan terbuka atau halaman masjid.
Kemudian dilakukan di Rumah Tahanan dinilai tidak memberikan efek jera. Sebab tidak lagi di muka umum.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Satpol PP dan WH Aceh Singkil, Ahmad Yani, Kamis (4/2/2021) mengatakan, alasan dilakukan di Rutan sebab sedang masa pandemi Covid-19.
• Rumah Warga Aceh Singkil Terbakar, Uang Rp 21 Juta dan Perhiasan Ikut Hangus
• Wakil Rakyat Aceh Muslim SHi Sorot Pemotongan Anggaran Ditjen Perkebunan
• Pengacara Ini Pertontonkan Adegan tak Senonoh di Persidangan Online, Mengaku Lupa Matikan Kamera
Kemudian dilakukan tetap secara terbuka dan melihat para tahanan. "Orang umum ada juga, tentu dengan tetap mengikuti protokol kesehatan," ujarnya.
Selain itu ada dasar hukum yang membenarkan eksekusi cambuk dilakukan di rutan.
Terpisah Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Aceh Singkil, Lili Suparli mengatakan, eksekusi cambuk di Rutan sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 tahun 2018.
"Selain pandemi Covid-19, juga ada dasar hukumnya," tukasnya.
Pemerintah Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur No 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Eksekusi Cambuk yang dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan atau rumah tahanan.
Penerbitan peraturan gubernur yang ditanda tangani tanggal 28 Februari 2018 ini sebagai petunjuk teknis dari Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
Awal mula cambuk di Lapas
Seperti diberitakan Serambinews.com sebelumnya, Gubernur Aceh, ketika itu, Irwandi Yusuf bersama Kepala Kanwil Kemenkumham Aceh, A Yuspahruddin resmi meneken nota perjanjian kerjasama (MoU) terkait pelaksanaan hukuman cambuk di Lapas.
Penandatanganan ini berlangsung di Amel Convention Hall, Banda Aceh, Kamis (12/4/2018).
Turut disaksikan Menteri Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI, Yasonna Laoly dan 654 CPNS di lingkungan Kemenkumham Aceh.
Pelaksanaan hukuman cambuk di penjara itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat dan berlaku sejak tanggal ditandatangani.
Sebelumnya pelaksanaan hukuman (uqubat) cambuk sudah diatur di dalam Pasal 262 ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang berbunyi: Uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir.
Gubernur Irwandi mengatakan, pelaksanaan uqubat cambuk di penjara juga bisa disaksikan oleh masyarakat, tapi tidak boleh dilihat oleh anak-anak. "Masyarakat boleh masuk," katanya.
Ketika ditanya adanya qanun yang mengatur tentang pelaksanaan uqubat cambuk, Irwandi menyatakan bahwa dalam qanun tidak mengatur tentang tempat pelaksanaannya.
Irwandi menjelaskan bahwa alasan dirinya mengeluarkan Pergub tersebut untuk meredam protes pihak dunia yang kemudian menimbulkan islamofobia.
Makanya pelaksanaan uqubat cambuk dilakukan dipenjara. "Karena islamofobia kita nggak mau pelaksanaan hukuman kita ini menganggu urusan luar negeri," ungkap Irwandi.
Kemudian, Pergub ini banyak yang protes, sehingga pelaksanaan uqubat cambuk di Lapas atau Rutan ini kurang jalan di Aceh.
Namun, pelaksanaan pertama ini sudah dilakukan Lapas kelas II B Meulaboh, Aceh Barat terhadap satu orang pelanggar syariat dalam kasus penjualan khamar, Selasa (15/5/2018). (*)