Baca tanpa iklan
Laporan Fikar W Eda | Jakarta
SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Komisi I DPR Aceh diketuai Muhammad Yunus M Yusuf menemui Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/3/2021). Minta ketegasan Pusat terhadap pelaksanaan Pilkada Aceh 2022.
Azis Syamsuddin didampingi anggota DPR RI asal Aceh Ilham Pangestu.
Sementara delegasi Komisi I hadir Bardan Sahidi (PKS), Fuadri (PAN) , Nuraini Maida (Golkar), Darwati A Gani (PNA), Saiful Bahri (PA), Tenaga Ahli Nurzahri. Dari Pemerintah Aceh diwakili Staf Ahli Gubernur Kamaruddin Andalah.
Muhammad Yunus mengatakan Aceh tidak termasuk dalam sengketa regulasi tentang Pemilu, sebab Pilkada Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 atau UUPA.
"Apakah secara nasional Pilkada 2024 itu silakan saja Aceh tidak masuk di dalamnya. Sebab Aceh punya landasan UUPA, Pilkada dilaksanakan 2022. Tapi sampai sekarang Pusat belum memberi penegasan. Karena itu diharapkan DPR RI mendorong Mendagri mengeluarkan penegasan Pilkada Aceh 2022," ujar Muhammad Yunus.
Ia mengatakan, sebelumnya ada surat balasan Mendagri terhadap surat Gubernur Aceh, tapi tidak ada penegasan. Masih mengambang. Mendagri melakukan konsultasi dengan Komisi Ii DPR dan KPU.
"Karena itulah kami datang kemari untuk mendorong terbitnya sebuah ketegasan," lanjut Muhammad Yunus.
Azis Syamsuddin berjanji akan membawa seluruh masukan dari Aceh itu dalam forum pimpinan DPR RI sebagai pertimbangan.
"Keputusan ditangan Pemerintah berikut perangkatnya. Sampai sekarang belum ada keputusan. Tapi nanti dalam pertemuan konsultasi, akan kami sampaikan hal ini," kata Azis Syamsuddin.
Azis mengaku sudah mendapat gambaran perihal Pilkada Aceh 2022. Landasannya UUPA. "Saya akan laporkan hal ini ke Ibu Ketua DPR," lanjut Azis yag menerima delegasi Aceh di ruang konsultasi Wakil Ketua DPR.
Azis Syamsuddin dua bulan lalu sempat bertemu Gubernur Aceh tapi tidak menyinggung soal Pilkada.
"Saya justru sampaikan soal jabatan Wagub Aceh yang kosong. Soal Pilkada ini saya baru tahu," ujar politisi senior Partai Golkar ini.
Staf Ahli Gubernur Kamaruddin Andalah menyampaikan hal senada.
Antara DPR Aceh dan Pemerintah Aceh sudah sepakat selanggarakan Pilkada 2022.
Gubernur sudah menyurati Mendagri untuk melaksanakan Pilkada dan penjabaran penggunaan anggaran. "Tapi itu yang belum ada dari Mendagri. Karena itu minta pimpinan DPR RI mendorong Mendegari mengeluarkan surat persetujuan dan penjabaran penggunaan anggaran," ujar Kamaruddin Andalah.
Politisi PAN, Fuadri mengatakan, apa yang sudah dituangkan dalam UU 11/2006 hendaknya dapat dilaksanakan sebagaimana sudah tertuang dalam UU tersebut. Sehingga tidak terjadi polemik antara Aceh dan Jakarta.
"Sikap DPP PAN Pilkada nasional tahun 2024. Tapi di Aceh PAN menghormati dan mendukung Pilkada Aceh 2022. Dan semua partai nasional bersikap sama untuk Aceh sesuai UUPA," ujarFuadri.
Anggota Komisi ri Partai Golkar, Nuraini Maida menambahkan Komisi I DPRA ke Jakarta dalam rangka mengemban amanah rakyat Aceh untuk laksanakan Pilkada 2022.
"Selalu mereka, rakyat, datang untuk ingatkan kami soal ini. Rakyat antusias. Supaya UUPA bisa terlaksana," ujar dokter hewan ini.
Saiful Bahri, dari Partai Aceh menegaskan, UUPA merupakan salah satu poin kesepakatan MoU Helsinki yang diteken Pemerintah dan GAM untuk mengakhiri konflik.
"Ini untuk meyakinkan kawan dan rakyat, bahwa masa kita bersitegang sudah selesai,segala permasalahan dilaksanakan dengan perundingan.
"Ini yang harus kita jalankan. Jangan sampai soal Pilkada rusak semuanya," Saiful Bahri mengingatkan.(*)
Baca juga: Gubernur Aceh Takziah ke Makam Ketua MPU Aceh, Abu Daud Zamzami
Baca juga: Ketua PP TIM Surya Darma Nyatakan Dukung Pilkada Aceh 2022
Baca juga: Mr Riza Barbershop Buka Cabang Baru, Pemilik Kartu TFC Cukup Bayar Rp 20.000