Baca tanpa iklan
Sosialisasi aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau Srikandi ini digelar Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Bener Meriah.
Laporan Budi Fatria | Bener Meriah
SERAMBINEWS.COM, REDELONG - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bener Meriah, Drs Haili Yoga MSi menghadiri rapat sosialisasi dan persiapan penerapan Aplikasi Srikandi.
Sosialisasi aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau Srikandi ini digelar Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Bener Meriah.
Sosiliasasi Srikandi ini berlangsung di ruang Serbaguna Dinas Kominfo Bener Meriah, Rabu (30/6/2021).
Rapat tersebut dibuka Kadis Kominfo Kabupaten Bener Meriah, Ilham Abdi SSTP MAP yang didampingi Sekretaris, Riska Kadisa SKom serta para Kabid.
Kadis Kominfo Bener Meriah, Ilham Abdi SSTP MAP, dalam sambutannya saat membuka acara ini menjelaskan tentang kerangka kebijakan Srikandi, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103/2001.
Kemudian Keppres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dijabarkan dalam Kemenpan dan RB Nomor 679/2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis.
"Di beberapa daerah sudah banyak dikembangkan," kata Ilham Abdi.
Ilham Abdi menyebutkan secara nasional ada peran empat instansi terkait Srikandi ini, yaitu Kemenpan RB (Koordinasi dan Regulasi), Arsip Nasional RI (proses penyusunan bisnis dan data atau informasi).
Kemudian Kemenkominfo (pengembangan aplikasi dan penyediaan infrastruktur) dan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) terkait pengamanan sertifikasi dan elektronik.
Kata Ilham, nantinya bagaimana peran dari masing-masing instansi untuk koordinasi dan regulasinya itu ke Bagian Ortala.
Dalam kesempatan itu, Ilham juga menjelas perbandingan antara aplikasi terdahulu yaitu SIKD dengan Srikandi versi 1,0 ini.
"Kita tidak perlu menyiapkan server dan pertemuannya dengan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) terkait dengan tanda tangan elektronik baru-baru ini," jelas Ilham.
Mengenai tanda tangan elektronik (digital), kata Ilham SIKD itu belum terintegrasi, sedangkan Srikandi sudah terintegrasi dengan tanda tangan elektronik dan tersertifikasi oleh BSSN.
Sementara untuk fiturnya ada registrasi, ada penomoran, naskah dinas, distribusi dan disposisi, pemberkasan dan lainnya.
Ilham menambahkan, yang memberlakukan untuk Aceh ini memang belum ada.
"Tapi karena Kabupaten Bener Meriah ini sangat serius, maka pusat langsung memberikan adminnya ke kita," ujar Ilham.
Sementara itu, Sekda Bener Meriah, Drs Haili Yoga MSi dalam rapat tersebut mengatakan, melalui aplikasi itu semua akan tersusun secara otomatis dan rapi.
"Tapi semua kita harus memahami, yang terpenting adalah implementasinya karena ini adalah program yang sangat bagus, bahkan teramat bagus, sekali lagi semua tergantung kita.
Kalau kita lakukan secara keseluruhan ini tidak mungkin, tapi kita akan mencoba secara bertahap dan kita akan mengunjungi daerah mana yang sudah menerapkannya,” tandasnya.
Menurut Sekda, diera digital sekarang ini, dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan masif telah membawa dampak begitu besar di berbagai sendi kehidupan utamanya di lingkungan pemerintahan.
“Saya berharap, melalui perubahan ini kita dituntut untuk menata mengenai tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik untuk terus beradaptasi menggunakan pendekatan teknologi informasi dan komunikasi.
Termasuk dalam hal tata kelola kearsipan seperti yang kita lakukan hari ini,” terang Sekda.
Terakhir Sekda menyampaikan, tata kelola kearsipan mau tidak mau harus terus mengikuti perkembangan zaman, dan melakukan perubahan utamanya dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Terutama di Dinas Arsip.
“Tanpa adanya kesadaran dalam mengelola arsip dengan baik, maka kita akan mengalami banyak hambatan dan kesulitan dikemudian hari dan juga dalam melaksanakan tugas sehari-hari,” tutup Sekda.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Arsip, Dra Suryani, Kabag Organisasi Ridha Ma’ruf, SKM, Kasubag Kinerja dan Kinerja dan RB, Kasubag Dokumentasi pada Bagian Hukum Muldayani B.
Kemudian Kasubag Protokol, Teguh Wan Pribadi, SSTP serta pejabat lainnya. (*)