Sertifikat Halal

Setelah Makanan dan Minuman, Kini Kemenag Wajibkan Obat-obatan dan Kosmetik Besertifikat Halal

Editor: Eddy Fitriadi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

ILUSTRASI obat-obatan dan kosmetik. Kewajiban bersertifikat halal akan mulai diberlakukan juga bagi produk obat-obatan, kosmetik, dan barang gunaan.

SERAMBINEWS.COM - Bertepatan dengan ulang tahun ke-4 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag RI, maka mulai 17 Oktober 2021 diberlakukan tahap kedua kewajiban bersertifikat halal di Indonesia.

Pada tahap pertama yakni 17 Oktober 2019, kewajiban bersertifikat halal sudah diterapkan untuk produk makanan, minuman, serta hasil dan jasa sembelihan.

Pemberlakuan ini menandai dimulainya era baru sertifikasi halal di Indonesia sebagai amanah Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Dalam UU itu diatur bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Sertifikasi halal sejak itu dilaksanakan oleh BPJPH sebagai leading sector secara administratif dengan melibatkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang berwenang dalam pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan fatwa kehalalan produk.

Pada tahap pertama, BPJPH telah mensertifikasi 27.188 produk pelaku usaha.

"Capaian ini perlu diapresiasi. Namun, BPJPH Kemenag juga perlu terus bertransformasi, mengingat sasaran jumlah pelaku usaha lebih dari 65,5 juta dan kewajiban bersertifikat halal terus berlanjut," ujar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam siaran pers di situs Kemenag, Minggu (17/10/2021).

Sejumlah upaya dan terobosan, harus terus dilakukan, salah satunya melalui program sertifikasi halal gratis (Sehati) bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Program Sehati merupakan wujud dukungan dan perhatian pemerintah kepada pelaku UMK yang diwujudkan dalam bentuk fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal, baik itu bersumber dari pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, ataupun dukungan sektor swasta yang sama-sama memiliki komitmen bersama mendukung ketersediaan produk halal bagi pasar dalam negeri maupun pasar global.

"Kemenag mengapresiasi para pelaku usaha, satgas halal provinsi, perguruan tinggi dan seluruh stakeholders yang berkomitmen penuh dalam mewujudkan Jaminan Produk Halal menuju Halal Indonesia untuk Masyarakat Dunia," ucap Yaqut.

Halaman
123