Baca tanpa iklan
Laporan Indra Wijaya | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Aksi demonstrasi penolakan akan kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan tarif harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan non subsidi di Aceh berlanjut, Selasa (5/9/2022).
Sebab pada hari sebelumnya juga mahasiswa dari Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh melakukan aksi serupa di Kantor DPRA. Kali ini giliran mahasiswa dari Universitas Syiah Kuala (USK) dan Poltekkes Aceh di halaman Kantor Gubernur Aceh.
Setidaknya sekitar 2.500 mahasiswa berkumpul menyuarakan penolakan kenaikan BBM. Almamater hijau dan hitam mengisi seluruh halaman. Tak jauh dari lokasi mahasiswa berkumpul, puluhan polisi berjaga dengan sigap di depan pintu masuk kantor Gubernur Aceh.
Presiden Mahasiswa (Presma) USK, Zawata Afnan dalam orasinya mengatakan, imbas dari naiknya harga BBM itu, membuat roda ekonomi masyarakat yang terpuruk akibat pandemi Covid-19 semakin parah.
Terlebih kata dia, akibat naiknya harga bbm itu juga membuat tarif angkutan umur baik itu darat, udara dan laut juga merangkak naik. Hal ini menjadi titik perhatian pihaknya melakukan aksi hari ini.
"Coba pikirkan,dampak dari kenaikan BBM ini. Teman-teman kami dari luar kota seperti Merauke semakin menjerit. Tarif penumpang untuk luar kota di Aceh juga semakin tinggi," ujarnya.
Dalam aksi tersebut kata Zawata, pihaknya menolak keras keputusan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Hal itu akan berdampak pada sistem roda ekonomi masyarakat. Selain itu, pihaknya juga mendesak pemerintah agar untuk segera memberantas mafia migas.
"Kita juga meminta agar pemerintah mencabut kebijakan kenaikan tarif listrik dan mendesak pemerintah dan DPR RI untuk membatalkan pembangunan IKN," jelasnya.
Pasalnya lanjut dia, proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) itu dinilai tidak tepat disaat masyarakat masih dalam krisis ekonomi seperti saat ini. "Jangan jadikan rakyat menjadi objek komersial atas kebijakan yang dikeluarkan," ungkapnya.
Selain itu menuntut kebijakan kenaikan BBM, dalam aksi tersebut juga para pendemo menyampaikan 20 tuntutan isu yang ada di Aceh. Salah satu poin tuntutan yang disuarakan oleh para mahasiswa itu yakni merevitalisasi pembahasan RUUPA, perpanjangan dana otsus agar masuk ke dalam prolegnas prioritas.
Kemudian meminta Pemerintah Aceh menghentikan alokasi dana otsus untuk lembaga vertikal. "Menghentikan eksploitasi tambang Linge yang awalnya hanya mendapat izin eksplorasi," pungkasnya.
Dalam aksi tersebut juga, massa meminta kepada Pj Gubernur Aceh agar kualitas pendidikan di Aceh lebih ditingkatkan. Selain itu, Aceh saat ini masih berada dalam garis kemiskinan.
Penuhi Tuntutan Mahasiswa
Penuhi tuntutan mahasiswa, Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki langsung menemui pendemo di halaman Kantor Gubernur Aceh. Ia tampak duduk bersila di hadapan ribuan mahasiswa yang memenuhi halaman.
Marzuki juga tampak masih mengenakan baju dinasnya. Ia mengatakan, untuk tuntutan mahasiswa terkait penolakan kenaikan BBM, bahwa saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sudah menyurati pusar terkait agar kebijakan kenaikan BBM itu ditinjau kembali.
"DPRA semalam surat menyurati pemerintah pusat. Karena aspirasi rakyat itu lewat DPRA," kata Marzuki.
Selain itu, terkait 20 poin tuntutan mahasiswa tentang isu ke daerah Aceh, ia mengatakan bahwa dirinya tidak bisa bekerja sendiri dan perlu bantuan dari mahasiswa dan masyarakat. Di waktu yang singkat lanjut Marzuki, ia tidak bisa menjalankan roda pemerintahan tanpa ada bantuan dari para mahasiswa dan seluruh rakyat Aceh.
"Kita malu bahwa Aceh menjadi provinsi termiskin di Sumatera. Kita perlu perbaiki itu bersama. Tidak bisa saya sendiri," ujarnya.
Ia meminta agar jangan menciptakan situasi yang berdampak buruk di Aceh."Buktikan jika ada yang bisa berbuat yang terbaik untuk Aceh, buktikan kalau kalian salah satunya. Sama-sama kita membangun Aceh dan kita ciptakan situasi yang aman dan orang mau berinvestasi ke Aceh," ungkapnya.(*)
Baca juga: Demo Tolak Kenaikan BBM, Mahasiswa USK Duduki Halaman Kantor Gubernur Minta Bertemu Achmad Marzuki