Baca tanpa iklan
Gembar-Gembor Sejak Dini, Surya Paloh Tak Bisa Jamin Anies Baswedan Bisa Maju di Pilpres 2024
SERAMBINEWS.COM – Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh tak bisa menjamin Anies Baswedan bisa maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Meskipun Partai Nasdem sudah gembar-gembor dan menayatakan secara resmi untuk mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024.
Hal itu diungkapkan Surya Paloh usai perayaan HUT Nasdem ke-11, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (11/11/2022).
Untuk bisa mengusung Anies Baswedan maju di Pilpres 2024, kata Surya Paloh, dibutuhkan koalisi untuk mencapai ambang batas Presidential Threshold (PT) 20 persen.
Baca juga: Dilema Surya Paloh usai Nasdem Usung Anies Baswedan : Apes Ini Kalau Pemodal Besar Gak Ada
Sebab, kata Paloh, pada pemilu 2019 lalu suara Partai Nasdem belum cukup untuk bisa membawa Anies Baswedan mendapat tiket calon presiden di Pilpres 2024.
"Kalian tahu Nasdem hanya 10,3 persen padahal persyaratannya 20 persen. Jadi kita perlu kawan," kata Surya Paloh.
Menurutnya, meski Anies Baswedan telah dideklarasikan, tapi itu baru dilakukan oleh Partai Nasdem.
Maka sangat dibutuhkan koalisi dari partai lain untuk memenuhi syarat pencalonan Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024.
Partai Nasdem, kata Paloh, harus realistis terhadap kenyataan saat ini yang hanya memiliki 10,3 suara di Pemilu 2019 lalu.
Baca juga: Warga yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi akan Pilih Anies Baswedan atau Prabowo pada Pilpres 2024
Karena inilah sehingga Nasdem tak bisa sendirian mengantar Anies Baswedan ke kontestasi Pilpres 2024.
"Jadi butuh kawan supaya kita bisa memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen," ujarnya.
Diketahui, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat sudah berada dalam satu koalisi.
Namun dua partai mitra Nasdem itu belum mau mendeklarasikan Koalisi Perubahan yang digagas oleh Nasdem.
Komunikasi politik masih terus berjalan diantara ketiga partai tersebut.
Dilema Surya Paloh Terkait Pemodal Besar
Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengaku ingin ada pemodal besar bagi koalisinya untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Kendati demikian, keingian Surya Paloh tersebut terusik karena mitra koalisinya, Partai Keadilan Sosial (PKS) tidak ingin ada pemodal besar di Pilpres 2024.
Surya Paloh pun menanyakan siapa pemodal besar yang disebut PKS, sehingga gagalnya deklarasi Koalisi Perubahan.
Padahal, Nasdem amat setuju jika ada pemodal besar untuk hadapi Pilpres 2024 nanti.
“Siapa pemodal besar itu? Kita pun juga kepingin. Coba sebutkan kita kepingin, katakan kita kepingin," ujarnya, dikutip dari Kompas.com.
Kendati demikian, Surya Paloh menyebut bahwa pemodal besar yang membiayai kendaraan politik nanti haruslah dekat dan bersimpati dengan Nasdem.
Jika ini nanti ada, Paloh menegaskan Nasdem akan menghormati pemodal besar tersebut.
"Ini kan apes ini. Pemodal besar enggak ada, pemodal kecil enggak ada," ucap dia.
Akan tetapi, Paloh tetap mewaspadai jika ternyata pemodal besar tersebut ingin mengacaukan koalisi Nasdem-Demokrat-PKS.
Dia menyebut segala kemungkinan bisa saja terjadi jelang Pilpres 2024.
"Heh ini kan segala kemungkinan bisa terjadi. Kalau kita bilang iya, salah. Kita bilang tidak, juga salah. Jadi kita harus waspada. Bahasa Jawa-nya eling dan wospodo," imbuh Paloh.
PKS Melawan Pemodal Besar, Deklarasi Batal
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yakin oligarki politik merupakan salah satu penyakit demokrasi di Indonesia yang timbul akibat tingginya biaya politik.
Menurut Ketua DPP PKS, Mardani Ali Seradia mengaku saat ini pihaknya tengah menggalang format gerakan.
Pihaknya tidak menginginkan keterlibatan pemodal besar dalam koalisinya.
“Kami di Koalisi Perubahan lagi coba, kenapa agak lama? Bocoran sedikit, kami lagi lawan oligarki, ini enggak boleh ada pemodal besar yang menguasai kita,” kata Mardani dalam diskusi yang digelar Kaukus Muda Indonesia (KMI) di Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (10/11/2022).
Ia menambahkan, informasi terkait ongkos kontes politik tingkat daerah yang harus dikeluarkan telah banyak beredar.
Anggota Komisi II DPR RI ini menyebut ketika pihaknya menerima bantuan dari oligarki maka kerja-kerja politik akan terganggu.
“Oligarki politik ini kadang-kadang dia mainnya dua kaki, ini harus dilawan,” tutur Mardani.
Mardani menilai, tingginya biaya politik dan oligarki itu menjadi sebagian masalah besar yang harus dihadapi PKS.
Ia mengaku PKS berkomitmen bersama Nasdem dan Demokrat untuk menjadi fajar baru dalam Pemilu 2024. Berbagai pembahasan saat ini sedang dilakukan.
“Karena itu komitmen PKS Nasdem dan Partai Demokrat untuk terus musyawarah, waktunya kapan? Tinggal waktunya,” ujar Mardani.
Diketahui deklarasi Koalisi Perubahan tak jadi dilakukan 10 November 2022 sesuai keinginan Partai Nasdem.
Juru Bicara PKS, M Kholid menyanggah jika mundurnya Koalisi Perubahan menunjukan keretakan hubungan ketiga parpol.
Mundurnya deklarasi tersebut bukan berarti tanda keretakan atau ancaman, tetapi ini merupakan proses alamiah dalam membangun koalisi.
“Karena inti dari koalisi adalah bertemunya titik kepentingan semua pihak yang akan berkoalisi," ujar Kholid. (*)