Rapat Pansus yang dibuka Ketua Pansus Rachmat Anshar SE, juga dihadiri Pimpinan DPRK Pidie Fadli A Hamid SE.

Laporan Nur Nihayati | Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Rapat perdana Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie dengan pihak Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie di DPRK Pidie berlangsung hangat, Jumat (10/2/2023) petang.

Suasana sempat diwarnai alot sangat sejumlah anggota Pansus "menyerang" pihak KIP bertubi-tubi dengan sorotan terkait perekrutan Panitia Pemilu.

Rapat Pansus yang dibuka Ketua Pansus Rachmat Anshar SE, juga dihadiri Pimpinan DPRK Pidie Fadli A Hamid SE.

Anggota Pansus yang hadir lainnya antara lain Awaluddin MSi, Tgk Muhammad Nur SHI, Zulfazli MM, T Saifullah TS, Nasrul Syam SH, Muhifuddin.

Sedangkan pihak KIP Pidie yang hadir adalah Komisioner KIP Sri Wahyuza, Samsul Bahri, Muhammad Ali, Hendra Darmawan dan beberapa staf Sekretariat.

Pertemuan dimulai Jumat, (10/2/2023) pukul 15.00 WIB hingga 18.00 WIB. Sempat diskors diawal karena ketidakhadiran Ketua KIP Pidie, Fuadi SPd.

Dikonfirmasi Serambinews.com, Ketua KIP Pidie Fuadi mengatakan ia tidak hadir karena ada kegiatan di Banda Aceh.

Rapat sempat di skors 5 menit, karena ketidak hadiran ketua KIP kabupaten Pidie.

Pimpinan DPRK Fadli A Hamid SE, mengatakan Pansus akan berjalan 30 hari ke depan, dan berharap dipertemuan berikutnya anggota dan ketua Komisioner KIP kabupaten Pidie hadir lengkap.

“Kami harapkan di pertemuan selanjutnya ketua KIP hadir dengan seluruh komisioner KIP, 2 kali panggilan komisi tidak hadir, ini perdana pansus juga tidak hadir dengan alasan keluarga, apakah keluarga lebih penting dari pansus ini,” kata Fadli A Hamid dengan nada kecewa di acara pansus tersebut.

Sementara komisioner KIP Pidie yang hadir di rapat paripurna DPRK Pidie mengatakan ketua KIP tidak hadir karena ada acara sakral keluarga jauh sebelum acara pansus DPR di agendakan

Rapat dilanjutkan, DPRK minta Hasil seleksi nilai PPK dan PPS, dan Komisioner KIP Sri Wahyuza, mengatakan data nilai PPK akan dibalas melalui surat.

“Semua terkait laporan itu, kami akan menindak lanjuti dari laporan Panwaslu bukan dari hasil rekomendasi DPRK,” kata Wahyu sapaan akrab Sri Wahyuza.

Sementara, salah satu anggota Pansus Awaluddin, meminta sistem mekanisme penilaian akumulatif atau eliminatif digunakan diperekrutan PPK dan PPS yang dilakukan oleh KIP Pidie.

“Kami pertanyakan di sini kalau pun eliminatif maka kami minta mekanisme penilaiannya rumus eliminasi bagaimana, petunjuknya bagaimana,” tanya anggota Pansus DPRK.

Komisioner KIP Pidie, Wahyu menjawab dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan subjektif karena pada prinsipnya KIP bekerja sesuai Aturan PKPU.

“Kami melakukan sesuai aturan PKPU. Kita lakukan tes tulis dengan sistem CAT dan pendaftaran dengan akses Akun SIAKBA, kita lakukan dengan sistem Eliminatif sampai menetapkan nama-nama yang lulus seleksi PPK dan PPS,” katanya.

Pada kesempatan itu, dengan bijak, Rachmat Anshar selaku Ketua Pansus mengatakan proses pansus bukan untuk menjustifikasi KIP, tapi lebih untuk memastikan KIP bekerja sesuai aturan.

“Kita bertemu di sini bukan untuk menjustifikasi KIP. Mari untuk memperbaiki apa yang salah,” terang Rachmat Anshar.

Selanjutnya, suasana kembali menghangat saat Anggota Pansus Zulfadli menanyakan kepada Komisioner KIP, langkah apa yang dilakukan KIP sangat tidak professional.

“Dari bukti saya dapatkan, buktinya ada seorang dianulir ketika lulus PPK karena terdaftar Sipol tapi diluluskan menjadi Anggota PPS kenapa bisa terjadi, padahal jelas terdaftar di Sipol,” tanya Zulfadli sembari mengangkat berkas laporan diterimanya.

Sementara Nasrul Syam, menanyakan apakah selain PKPU ada aturan lain yang dianut atau rujukan oleh KIP.

Sri Wahyuza menjawab bahwa tetap berpedoman pada PKPU. "Kita berpedoman pada PKPU, dan setiap masalah KIP silahkan lapor kepada Bawaslu, yang jelas kami sedang melakukan tahapan-tahapan pemilu hingga suksesnya Pemilu di tahun 2024,” ujar Komisioner KIP Wahyu.

Rapat Pansus DPRK dengan KIP kabupaten Pidie itu kemudian di-skors,. Rapat akan dilanjutkan lagi di lain waktu, dan diharapkan agar seluruh komisioner KIP dan ketua KIP hadir lengkap.

Dijadwalkan Rapat ini akan dilanjurkan pada Senin (13/2/2023). "Kita jadwalkan Senin jam 2 siang akan kita jadwalkan Pansus lanjutan dengan KIP Pidie,” kata ketua Pansus Rachmat Anshar.

Bekerjalah yang jujur

Sementara itu, di sisi lain dalam pertemuan itu, Teuku Saifullah TS memberikan pernyataan lebih bijak supaya KIP Pidie dapat bekerja dengan jujur dan amanah.

"Saat ada kewenangan diberikan pergunakan sebaikmungkin jangan salah. Kewenangan dimiliki KIP saat ini hanyalah sementara hingga Agustus," ujarnya.

Untuk itu, ia juga berpesan supaya menjaga masa pengabdian yang tinggal sesaat lagi, "siapa saja yang berbuat dia yang akan menuai hasilnya," katanya.

Begitu juga harapan disampaikan Tgk M Nur sembari memberi pesan supaya mengingat supaya KIP Pidie dapat bekerja dengan amanah diberikan sebagai Panitia Penyelenggara Pemilu dalam merekrut Panitia Pemilu.

"Apa yang kita kerjakan Allah maha tahu, laksanakannya dengan penuh kejujuran dan jangan merugikan orang lain," pesannya. (aya)