Baca tanpa iklan
Laporan Herianto l Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Panglima Laut Aceh, Miftahuddin menyatakan, program kerja Pengurus Panglima Laot Aceh yang baru terpilih, melanjutkan program kerja pengurus lama terkait penguatan hukum adat laot yang sudah berjalan, selanjutnya mengawasi pesisir laut dan bawah laut, dari limbah, perusakan, serta penyediaan BBM subsidi yang cukup, bagi boat-boat nelayan tangkap di bawah 30 GT.
“Pengawasan kerusakan lingkungan laut akibat limbah, pengeboman ikan dan lainnya, serta penyediaan BBM subsidi yang cukup bagi boat nelayan, jadi fokus utama program kerja pengurus baru,” kata Miftahuddin kepada Serambinews.com, Minggu (28/5/2023) ketika dimintai penjelasannya tentang program kerja Pengurus Panglima Laot Aceh Periode 2023 – 2029.
Miftahuddin mengatakan, dalam pidato pengarahan Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, yang dibacakan oleh Asisten I Setda Aceh, M Jafar, pada acara pembukaan Duek Pakat Raya Panglima Laot se-Aceh V dan pemilihan pengurus Panglima Laot Aceh periode 2023 – 2029 di Grand Aceh Hotel Syariah, Banda Aceh, pada hari Sabtu (27/5/2023) kemarin, mengamanahkan kepada Pengurus Panglima Laot, untuk terus berpartisipasi membantu pelaksanaan program pembangunan Kelautan dan Perikanan yang dijalankan pemerintah, meningkatkan hukum adat laut, mengawasi lingkungan pesisir laut dan bawah laut, dari perusakan, bekerja profesional, transparansi dan akuntabel untuk kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat nelayan.
• VIDEO Viral Udang Naik ke Darat di Gorontalo, Ini Penjelasan Ahli
Amanah yang disampaikan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki dan pengarahan tambahan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Aliman SP, MSi serta pihak lainnya dalam acara Duk Pakat Raya Panglima Laot ini, kata Miftahuddin, akan kami jadikan bahan untuk penyusunan Program Kerja Pengurus Panglima Laot Aceh Masa Kerja 2023 – 2029.
Program kerja yang telah disusun, kata Miftahuddin, akan segera dilaksanakan, terutama penyediaan BBM solar subsidi bagi boat-boat nelayan tangkap dibawah 30 GT, yang hingga kini belum merata ke berbagai daerah dan masih menjadi masalah besar bagi nelayan untuk pergi melaut tepat waktu.
Laporan dari panglima Laot di Kabupaten/Kota dan Kecamatan, untuk pergi melaut, boat-boat nelayan tangkap di bawah 30 GT tersebut, harus antrean untuk mendapatkan BBM solar subsidi, dua sampai tiga hari di SPBN yang ada di Pelabuhan Perikanan, di berbagai daerah, termasuk di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaradja Lampulo, Banda Aceh.
• SMAN 1 Idi Rayeuk Raih 10 Medali dalam FLS2N Tingkat SMA Se-Aceh Timur, 3 Cabang ke Tingkat Aceh
Miftahuddin mengatakan, bagaimana nelayan mau sejahtera dan makmur sentosa, kalau untuk pergi melaut, harus antrean BBM solar subsidi, dua sampai tiga hari. Untuk mengatasi hal tersebut, kata Miftahuddin, pihaknya akan melakukan pendataan kebutuhan BBM solar subsidi di sejumlah Pelabuhan Perikanan di Aceh, kemudian baru mengajukannya ke Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, untuk disampaikan kepada Pj Gubernur Aceh, guna permohonan tambahan kuota BBM solar subsidi ke pusat untuk nelayan di Aceh.
Suplai BBM solar subsidi dari Pertamina ke SPBN di Pelabuhan Perikanan di Kabupaten/Kota, sampai kini masih tetap berjalan normal, tapi volume yang disuplai belum mencukupi dengan jumlah pertambahan boat-boat tangkap ikan yang ada di berbagai daerah di Aceh.
Misalnya di Pelabuhan Perikanan Idi, Kota Lhokseumawe, Pidie, Pijay, jumlah boat tangkap ikannya kapasitas di bawah 30 GT, mencapai ratusan unit, tapi suplai BBM solar subsidi yang diberikan Pertamina, masih jauh dari volume kebutuhannya. Begitu juga boat-boat tangkap ikan di wilayah pesisir pantai barat Selatan Aceh, Aceh Singkil, dan Simeulue.
Kalau ingin menyejahterakan nelayan, harus dicari lebih dahulu masalah yang paling dominan bagi nelayan tangkap agar pendapatannya meningkat. Sekarang ini, menurut Miftahuddin, antara lain nelayan sulit mendapatkan BBM solar subsidi tepat waktu untuk pergi melaut menangkap ikan.
Kadis Kelautan dan Perikanan Aceh, Aliman SP, MSi mengatakan, Pemerintah Aceh terus memperjuangkan agar kuota BBM solar subsidi untuk boat-boat nelayan tangkap ikan di Aceh ditingkat. Namun secara nasional juga kuota BBM subsidinya, terus mengalami pengurangan, dengan dalih Pemerintah Pusat masih mengalami kesulitan dalam peningkatan pendapatan negara, sejak dilanda pandemi covid dua tahun lalu.
Namun begitu, perjuangan untuk mendapat tambahan kuota BBM solar subsidi untuk boat nelayan, kata Aliman, terus dilakukan Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki kepada Menteri ESDM dan DPR RI, melalui 13 orang anggota DPR RI, perwakilan dari Aceh. “Kalau nasional nanti melakukan tambahan kuota BBM subsidinya, kita berharap Aceh bisa mendapat tambahan kuota BBM subsidi, untuk nelayan,” ujar Aliman.(*)
• Hukum Patungan Kurban Idul Adha, Perhatikan! Ada yang Sah dan Tidak Sah, Simak Penjelasan Buya Yahya
• Hukum Berburban dengan Uang Utang, Sah Atau Tidak? Begini Penjelasan Ustadz Abdul Somad