SERAMBINEWS.COM - Setelah resmi ditetapknya RUU Kesehatan manjadi Undang-Undang. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menyampaikan, akan melakukan diskusi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) soal langkah lanjutan terkait penolakkan mereka terhadap pengesahan RUU Kesehatan.

Diketahui, Fraksi Demokrat dan PKS menolak disahkannya RUU Kesehatan menjadi Undang-undang (UU).

Ketua PPNI Harif Fadhillah mengatakan, ada agenda pertemuan yang akan dilakukan dengan kedua partai tersebut.

Harif menjelaskan, pertemuan akan dilakukan pihaknya dengan beberapa Fraksi partai lain di DPR yang juga mendukung RUU Kesehatan disahkan menjadi UU.

Sebelumnya, Diketahui, DPR resmi mengesahkan RUU Kesehatan menjadi UU pada Selasa (11/7/2023).

Dalam rapat tersebut, enam fraksi menyetujui RUU Kesehatan menjadi UU, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, dan PPP.

Sementara, satu fraksi, yakni NasDem menerima dengan catatan. Kemudian dua fraksi, yakni Demokrat dan PKS menolak RUU Kesehatan menjadi UU.

Untuk diketahui alasan Fraksi Demokrat dan PKS menolak disahkannya RUU Kesehatan menjadi Undang-undang (UU).

karena menilai adanya indikasi pesanan dari luar yang ingin membangun bisnis kesehatan di Indonesia.

Hal tersebut didasari karena Indonesia memiliki potensi penduduk keempat terbesar di dunia.(*)

VO : Rara
EV : Aziz