Stunting

Pj Bupati Aceh Utara Ragukan Keakuratan Data Stunting, Perlu Ada Pembaruan

Penulis: Jafaruddin
Editor: Ansari Hasyim
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pj Bupati Aceh Utara Dr Mahyuzar MSi mendengar pemaparan Kepala Bappeda M Nasir dalam rakor dan evaluasi percepatan penurunan stunting di aula Kantor Bupati di Landing Kecamatan Lhoksukon, Kamis, (3/8/2023).

Laporan Jafaruddin l Aceh Utara 

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – Penjabat Bupati Aceh Utara Dr Mahyuzar MSi, meragukan keakuratan data stunting yang akan menjadi acuan dasar untuk pengambilan keputusan dan kebijakan oleh para pihak. 

Karena akurasi data menjadi tolak ukur penting dalam melaksanakan program penurunan angka stunting di Aceh Utara. 

Demikian antara lain disampaikan PJ Bupati Aceh Utara saat memberikan pengarahan pada rapat koordinasi(rakor) dan evaluasi percepatan penurunan stunting Kabupaten Aceh Utara, di aula Kantor Bupati di Landing Kecamatan Lhoksukon, Kamis (3/8/2023). 

Rakor itu dihadiri sekda, asisten dan para kepala Satuan Perangkat Kerja Kabupaten (SKPK). 

“Data harus update, sehingga dapat menjadi satu data Aceh Utara,” tegasnya. 

Untuk itu, Mahyuzar mengajak semua stake holder untuk menyamakan persepsi tentang indikator-indikator stunting. Terutama bagi para petugas yang melakukan pendataan di lapangan, yang setiap saat melakukan monitoring dan pemantauan. 

Misalkan kata Mahyuzar tentang data kemiskinan, ada keluarga yang punya sapi sampai 15 ekor, juga punya kebun sawit belasan hektare, punya sepeda motor, rumahnya pasang parabola, tapi kondisi rumahnya masih berlantai tanah, atap rumbia, dinding tepas bambu yang sudah bolong-bolong.

“Ini masuk kategori mana, apakah tergolong miskin atau bagaimana. Kita khawatir kondisi rumah yang seperti itu kadang memang disengaja, supaya bisa terus dapat bantuan, baik bantuan pangan maupun bantuan bentuk lainnya,” ujar Pj Bupati Aceh Utara. 

Lebih jauh Mahyuzar, menegaskan bahwa data yang dimiliki oleh BPS (Badan Pusat Statistik) haruslah sama dengan data yang dipegang oleh Pemda. Sebab data yang dipakai oleh Pemerintah Pusat itu adalah data yang ada di BPS.

Baca juga: Tidak Pernah Dilibatkan Rapat HGU, Mengaku Datok Penghulu Hanya Diajak Makan dan Diberi Uang Saku

Kata Mahyuzar, dalam program penurunan stunting ini, yang penting diperhatikan adalah agar semuanyabekerja sesuai fungsi masing-masing.

“Kita bertugas di mana, sebagai apa, maka kerjakan tugas dan tegakkan fungsi kita masing-masing semaksimal mungkin. Itu saja yang perlu kita perkuat, kita perbuat dan terus lakukan dengan maksimal.”

Ada dua kategori stunting, lanjutnya, yaitu anak yang sudah mengalami stunting dan anak yang berisiko mengalami stunting. Yang berisiko akan mengalami stunting itu harus ada intervensi khusus dari para pihak, misalnya yang cukup penting adalah untuk mengubah mindset dalam keluarga tersebut. 

“Mereka harus diberikan sosialisasi tentang kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik untuk menjaga kesehatan atau perilaku hidup yang bersih dan sehat (PHBS),” pungkas Mahyuzar.(*)

Baca juga: Jelang HUT Ke-78 Kemerdekaan RI, Babinsa Kluet Timur Aceh Selatan Bagi-bagi Bendera Merah Putih

Berita Terkini