Laporan Rahmad Wiguna | Aceh Tamiang

SERAMBINEWS.COM, KUALASIMPANG – Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Tamiang Memanggil (ATAM) menggeruduk Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Tamiang mempertanyakan pengelolaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), Senin (25/9/2023) sore.

Aksi yang diawali dengan membakar ban bekas di pertigaan komplek kantor Bupati Aceh Tamiang ini sempat memanas karena massa tidak berhasil menemui Kepala BPKD, Yusriati.

Ketegangan ini terjadi ketika massa mencoba memaksa masuk ke dalam kantor BPKD yang sejak awal telah dijaga ketat polisi. Namun upaya menerobos pagar hidup yang disusun polisi dihentikan setelah Sekretaris BPKD Aceh Tamiang, Indra menyampaikan pimpinannya sedang berada di luar kota.

“Kepala BPKD sedang DL (dinas luar) di Jakarta,” kata Indra.

Baca juga: VIDEO Pengamat Paparkan Kerugian Indonesia Jika Xinyi Glass Holding Gagal Investasi di Pulau Rempang

Jawaban ini tidak sepenuhnya diterima massa, namun cukup efektif menghentikan upaya mereka menerobos barisan polisi.

“Kami hanya mau mendengarkan keterangan dari Kepala BPKD, kami akan tagih janji ini untuk mengerahkan jumlah massa yang lebih banyak,” kata koordinator aksi, Khairul Fadli.

Dalam orasinya, massa mempertanyakan pengelolaan DBHCHT yang terkesan tidak transparan. Selama ini pemerintah daerah tidak pernah menyampaikan alokasi DBHCHT, sehingga dicurigai telah disalah-gunakan.

“Harus dijelaskan berapa besaran anggaran dan sudah kemana saja alokasinya. Ini harus dipertanggungjawabkan,” kata Khairul.

Baca juga: VIDEO - SOSOK Ustaz Ebit Lew, Dulu Viral Ajak Gadis Punk Hijrah, Kini Diduga Lecehkan Mondy Tatto

Dalam aksi ini massa menyampaikan empat petisi, yakni meminta Kepala BPKD terbuka dan beretika secara admnistratif dan tatap muka, kemudian instansi terkait harus bertanggung jawab atas lemahnya informasi dan sosiaisasi terkait hadirnya dana DBH CHT dan pajak rokok di Aceh Tamiang.

Petisi ketiga meminita data terkait realisasi anggaran DBH CHT dan pajak rokok di Aceh Tamiang harus dibuka.

Usai menyampaikan orasi di BPKD, massa juga mendatangi DPRK dan Kantor Bupati Aceh Tamiang. Dua lembaga ini diminta menampilkan program rincian anggaran belanja DBHCHT yang dijalankan BPKD, sekaligus menunjukkan dampak bagi masyarakat terkait hadirnya DBHCHT dan pajak rokkok di Aceh Tamiang.

“Kami memberi waktu 3x24 jam untuk menjawab semua teka teki ini, kami minta harus transparan,” kata Ketua Gerakan Aliansi Rakyat Aceh Tamiang (Garang), Chaidir yang turut berorasi.(*)

Baca juga: VIDEO - SOSOK Ustaz Ebit Lew, Dulu Viral Ajak Gadis Punk Hijrah, Kini Diduga Lecehkan Mondy Tatto

Baca juga: VIDEO - SOSOK Ustaz Ebit Lew, Dulu Viral Ajak Gadis Punk Hijrah, Kini Diduga Lecehkan Mondy Tatto