SERAMBINEWS.COM - Hampir 70 mantan pejabat AS, diplomat dan perwira militer pada Rabu mendesak Presiden Joe Biden untuk memperingatkan Israel tentang konsekuensi serius jika negara itu menyangkal hak-hak sipil dan kebutuhan dasar untuk Palestina dan memperluas kegiatan pemukiman di Tepi Barat yang diduduki.

"Amerika Serikat harus bersedia mengambil tindakan nyata untuk menentang praktik-praktik semacam itu," kata kelompok itu dalam surat terbuka kepada Biden, termasuk pembatasan penyediaan bantuan (AS) (ke Israel) yang konsisten dengan hukum dan kebijakan AS.

Di antara para penandatangan adalah mantan duta besar, serta pensiunan pejabat Departemen Luar Negeri lainnya dan mantan pejabat Pentagon, intelijen dan Gedung Putih, termasuk Anthony Lake, penasihat keamanan nasional untuk mantan Presiden Bill Clinton.

Baca juga: Marwan Barghouti Alami Penyiksaan Berat di Penjara Israel, Disebut-sebut Capres Palestina Masa Depan

Surat itu menggarisbawahi kekecewaan yang meningkat di Amerika Serikat menyusul operasi Israel melawan gerilyawan Hamas yang berkuasa di Jalur Gaza yang tersulut oleh amukan 7 Oktober di mana mereka membunuh sekitar 1.200 orang dan menyandera 253 orang.

Banyak infrastruktur Gaza telah dihancurkan dan hampir 32.000 warga Palestina terbunuh, menurut otoritas kesehatan Gaza. Sebanyak 2,3 juta populasi di Gaza memiliki sedikit makanan, air dan tempat tinggal, dan kekurangan makanan di beberapa bagian melebihi tingkat kelaparan.

Dalam suratnya, kelompok itu mengatakan bahwa operasi militer Israel terhadap Hamas "perlu dan dibenarkan."

Tetapi operasi Israel "telah ditandai oleh pelanggaran berulang" terhadap hukum internasional yang melarang pembunuhan tanpa pandang bulu dan penggunaan senjata yang tidak mengizinkan diskriminasi antara pejuang dan warga sipil, kata kelompok itu.

Baca juga: Senat AS Desak Biden Agar Berani Bertindak Bentuk Negara Palestina Meski Netanyahu Menolak

"Puluhan ribu warga sipil Gaza telah terbunuh, yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak," kata kelompok itu. "Pembunuhan warga sipil seperti ini dan besarnya tidak bisa dibenarkan."

Israel menyangkal bahwa operasinya melanggar hukum internasional.

Kelompok itu mengatakan bahwa mereka sangat mendukung seruan Biden untuk gencatan senjata segera setidaknya enam minggu, pembentukan sistem pengiriman bantuan kemanusiaan yang andal, dan pembebasan sandera.

Para penandatangan juga meminta militer Israel untuk menerapkan aturan keterlibatan yang konsisten dengan hukum internasional.(*)