Irfan menyampaikan bahwa Sipkumham merupakan platform yang menyediakan berbagai data dan informasi terkait hukum dan HAM.

SERAMBINEWS.COM – Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli menerima kunjungan Tim Analisis Kebijakan dengan Pemanfaatan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (Sipkumham) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh yang Mendukung Pembuatan Kebijakan di Wilayah pada hari ini, Rabu (27/03/2024).

Kunjungan yang dipimpin oleh Irfan selaku Kepala Bidang HAM Kemenkumham Aceh tersebut dalam rangka pengumpulan data lapangan guna meningkatkan kualitas pembuatan kebijakan di bidang Hukum dan HAM yang berbasis data dan informasi yang akurat dengan pemanfaatan Sipkumham.

Irfan menyampaikan bahwa Sipkumham merupakan platform yang menyediakan berbagai data dan informasi terkait hukum dan HAM.

Data dan informasi ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, termasuk dalam proses analisis kebijakan.

"Sipkumham menyediakan berbagai data dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk analisis kebijakan, seperti data statistik hukum dan HAM, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian," jelas Irfan.

Kepala Lapas Perempuan Sigli, Endang Margiati memberikan sambutan baik atas kehadiran Tim dan mengapresiasi upaya Kantor Wilayah dalam melakukan analisis kebijakan dengan memanfaatkan Sipkumham dengan tema “Pemenuhan Hak Khusus Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli Menurut HAM (Tinjauan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dan Pelaksanaannya).”

"Kami siap mendukung terkait penyediaan data dan informasi permasalahan hukum dan HAM secara komprehensif dan sistematis yang akan sangat bermanfaat dalam membuat kebijakan," ujar Endang.

Selama pengumpulan data lapangan di Lapas Perempuan Sigli, Tim Sipkumham didampingi langsung oleh Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Kegiatan Kerja, Shinta Aneta.

Data dan informasi yang berhasil dikumpulkan akan diteliti dan dikaji oleh Tim Sipkumham sehingga dapat menghasilkan analisis yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil dari analisis ini diharapkan akan membawa dampak positif berupa kebijakan yang lebih baik dan produktif dalam mendukung pelayanan publik dan upaya pemasyarakatan khususnya di wilayah Kabupaten Pidie.