Baca tanpa iklan
SERAMBINEWS.COM, SINABANG - Tim Pansus DPRK Simeulue menyampaikan laporan hasil Pansus realisasi fisik tahun anggaran 2023, melalui Rapat Paripurna DPRK Simeulue.
Rapat tersebut dihadiri Pj Bupati Simeulue Simeulue Ahmadlyah, Ketua DPRK Simeulue Irwan Suharmi, unsur Forkopimda dan para kepala SKPK di Simeulue, Selasa (4/6/2024).
Laporan hasil tim pansus DPRK Simeulue terkait realisasi fisik tahun anggaran 2023 itu disampaikan langsung oleh Ketua Tim Pansus, Rita Diana.
Dalam laporan tim pansus tersebut pihak tim pansus menemukan beberapa persoalan terkait realisasi fisik tahun 2023.
Baca juga: Dispora Pidie Siap Berikan Penghargaan Untuk Mutasar Setelah Pj Bupati Selesai Ibadah Haji
Oleh tim pansus dewan, mendesak agar Pj Bupati Simeulue atau kepala SKPK setempat, meminta temuan tim pansus dapat menjadi bahan evaluasi ke depan.
"Laporan tim pansus ini semoga menjadi tolak ukur dalam mengelola anggaran daerah ke depannya," ujar Rita Diana.
Ia mencontohkan, saat tim pansus turun langsung ke lapangan menemukan bangunan fisik yang dikerjakan tidak rapi dan itu harus menjadi catatan bagi kepala SKPK dan pihak terlait lainnya untuk lebih pro aktif dalam mengawasi setiap pekerjaan yang sedang berjalan.
"Rekomendasi tim pansus, kepada Kepala Dinas supaya lebih optimal dalam mengawasi atau mengontrol pekerjaan fisik dan juga meminta Pj Bupati untuk memerintahkan kepala SKPK menjalin komunikasi yang baik dengan DPRK dalam meninjau ke lapangan," tuturnya.
Sementara itu, terdapat dua proyek pekerjaan jalan yang ditinjau oleh tim pansus ada yang sudah putus kontrak lantaran oleh rekanan tidak sanggup melanjutkan pekerjaannya yang hanya mampu terealisasi 70 persen, yakni proyek jalan Babang-Pulau Bengkalak, yang sudah putus kontrak.
"Pemutusan kontrak ini sangat merugikan masyarakat Simeulue," tegas Rita Diana, selaku Ketua Tim Pansus DPRK Simeulue.
Selain itu, untuk proyek pembangunan jalan Simpang Air Dingin-Labuan Bajau, juga menjadi sorotan oleh tim pansus, lantaran hingga saat ini proyek tersebut belum tuntas dikerjakan.
Dari catatannya, baru sekitat 70 persen yang mampu terealisasi di lapangan.
"Penyedia tidak sanggup lagi, belum putus kontrak, ini kegiatan telah melampaui tahun anggaran," tandasnya.(*)