Berita Piidie

Gelar Apel Gabungan, Pj Bupati Pidie Tekankan ASN Jaga Netralitas pada Pilkada 2024

Penulis: Muhammad Nazar
Editor: Saifullah
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pj Bupati Pidie, Drs Samsul Azhar memberikan arahan pada ASN dalam apel gabungan di halaman kantor bupati setempat, Senin (7/10/2024).

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI – Penjabat (Pj) Bupati Pidie, Drs Samsul Azhar memberikan arahan pada Aparatur Sipil Negara atau ASN dalam apel gabungan di halaman kantor bupati setempat, Senin (7/10/2024).

Apel tersebut dirangkaikan dengan penyerahan SK kenaikan pangkat secara simbolis.

Pj Bupati menyerahkan SK kepada Kepala Bagian Pemerintahan Unit Kerja Sekretariat Daerah (Golongan IV), Almanza, SSTP.

Lalu, kepada Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan Unit Kerja Badan Pengelolaan Keuangan (Golongan III), Mukhsin Zuhri, MSi, dan Pengadministrasi Umum Unit Kerja Dinas Sosial Pidie, Suwadi.

"Pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie untuk dapat menjaga netralitas," kata Pj Bupati Pidie, Samsul Azhar, Senin (7/10/2024).

Ia menyebutkan, ASN harus berhati-hati, jangan melakukan sesuatu dengan niat untuk mendukung salah satu paslon. 

Sehingga tindakan ASN jangan sampai merugikan ataupun menguntungkan salah satu paslon. 

"Kita cuma memiliki hak pilih, namun kita harus tetap netral," tegasnya.

Di sisi lain, kata Pj Bupati Pidie, sebagai ASN harus memiliki core values berakhlak, yang dapat mendorong perubahan sikap dan perilaku.

Berakhlak dan bangga melayani bangsa sebagai pondasi kerja aparatur sipil negara yang profesional. 

ASN itu harus mampu berinovasi dan antusias dengan bersinergi dalam melaksanakan pemecahan permasalahan untuk menghadapi perubahan.

Dikatakan dia, terkait reformasi birokrasi Pemkab Pidie harus memiliki skala prioritas dalam mewujudkan target reformasi birokrasi. 

Untuk itu, diperlukan komitmen kuat dari sejumlah kepala dinas, badan, camat hingga seluruh jajaran terhadap implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP.

"Saya kira ada beberapa upaya yang mesti dilakukan untuk mendapatkan predikat reformasi birokrasi. Adalah penanganan kemiskinan dan belanja produk dalam negeri melalui e-katalog," pungkasnya.(*)

 

Berita Terkini