DERAP NUSANTARA

Mewujudkan Swasembada Pangan

Editor: IKL
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Petani memikul benih padi untuk ditanam di persawahan Patianrowo, Nganjuk, Jawa Timur, Kamis (17/10/2024). Pemerintahan Prabowo-Gibran menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida bagi petani hingga akhir masa jabatannya pada tahun 2029 guna menunjang program swasembada pangan.

SERAMBINEWS.COM - Ketahanan pangan merupakan isu strategis bagi Indonesia, mengingat pertumbuhan penduduk yang pesat dan perubahan iklim yang semakin ekstrem.
Ketahanan dan swasembada pangan bahkan menjadi salah satu topik yang disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto saat dilantik di Gedung MPR/DPR RI di Jakarta, Minggu (20/10).

Prabowo berambisi untuk mewujudkan swasembada pangan agar Indonesia tidak bergantung pada negara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
Prabowo meyakini Indonesia bisa mencapai swasembada pangan paling tidak empat hingga lima tahun ke depan.
Indonesia, kata dia, bahkan siap menjadi lumbung pangan dunia.

“Kita tidak boleh tergantung pada sumber makanan dari luar.
Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli.
Oleh karena itu, tidak ada jalan lain, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan,” kata Prabowo dalam pidatonya saat pelantikan.

Untuk itu, Prabowo bahkan membuat kementerian baru, yakni Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang dipimpin oleh Zulkifli Hasan, yang akan membantu mewujudkan cita-cita tersebut.
Prabowo juga mengangkat Muhamad Mardiono sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan.

Dalam program Astacita yang dicanangkan untuk lima tahun mendatang, Prabowo-Gibran telah memiliki beberapa program kerja yang akan dilakukan untuk mewujudkan swasembada pangan.
Di antaranya melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau food estate secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu.
Ditargetkan minimal 4 juta hektare tambahan luas panen tanaman pangan tercapai pada 2029.

Kemudian, menjalankan agenda Reformasi Agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan.
Lalu, merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak dan tidak termanfaatkan menjadi lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, kelapa, dan bahan baku bioetanol lainnya dengan sistem tumpang sari.

Selain itu, meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (digital farming), dan memperbaiki tata kelola rantai nilai hasil pertanian.

Indonesia pernah menyatakan diri sebagai negara yang mencapai swasembada pangan, terutama beras.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia harus impor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan warganya ataupun untuk menjaga keamanan stok beras.
Kekurangan pangan itu terjadi disebabkan antara lain oleh alih fungsi (konversi) lahan pertanian menjadi kawasan industri dan permukiman serta semakin sedikit orang yang mau menjadi petani.

Pemerintah pun beberapa kali membangun proyek lumbung pangan (food estate) sebagai upaya menjaga ketahanan pangan nasional.
Pada era Orde Baru, misalnya, pemerintahan Soeharto pernah membangun proyek food estate yang dinamai Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektare di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah pada 1995.

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikembangkan Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) pada 2010 dengan membuka lahan seluas 1,23 juta hektare.
SBY juga mengembangkan food estate pada 2011 di Bulungan, Kalimantan Utara, dengan target 30 ribu hektare lahan pertanian.
Selain itu, ada juga food estate di Ketapang, Kalimantan Barat, dengan lahan seluas 100.000 hektare sawah.

Program food estate berlanjut pada era Presiden Joko Widodo.
Food estate atau kawasan sentra produksi pangan ini menjadi proyek prioritas strategis berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.
Program ini berlokasi di tujuh wilayah, yakni di Banyuasin (Sumatera Selatan), Belu (NTT), Humbang Hasundutan (Sumatera Utara), Kapuas (Kalimantan Tengah), Merauke (Papua Selatan), Pulau Pisang (Kalimantan Tengah), dan Sumba Tengah (NTT).

Proyek-proyek tersebut ditargetkan dapat meningkatkan ketersediaan beras nasional mencapai 45,4 juta ton, produksi jagung 34,12 juta ton, dan produksi umbi-umbian 25,2 juta ton. (ant)

Pemerintah berupaya mengejar target eliminasi penyakit tuberkulosis (TB) pada 2030 dengan terlibat dan melakukan sendiri uji coba beragam inisiatif dalam penanggulangan penyakit menular tersebut. (For Serambinews)

Berita Terkini