"Kami mendukung modernisasi sistem, tetapi harus dilakukan secara bertahap dan terencana. Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban dari kebijakan yang belum siap." ALBINA ARAHMAN, Wakil Ketua DPRK Sabang

SERAMBINEWS.COM, SABANG - Aktivitas jasa angkutan sembako dan material lintas Banda Aceh-Sabang atau sebaliknya, terhenti sejak Senin (2/12/2024) pagi. Hal itu terjadi karena para sopir melakukan aksi mogok, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pembelian tiket online yang dinilai memberatkan.

Para sopir menilai penerapan sistem tiket online oleh ASDP menjadi faktor utama yang mempersulit operasional mereka. Terbatasan kuota tiket, mengganggu jadwal pengiriman barang dan penambahan distribusi biaya. 

Aksi mogok ini menyebabkan distribusi sembako dan material ke Sabang terganggu.

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPRK Sabang, Albina Arahman, mendesak agar penerapan sistem tiket online oleh ASDP ditunda. Menurutnya, kebijakan tersebut belum siap diterapkan dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah di lapangan, terutama bagi sopir angkutan barang serta masyarakat pengguna jasa pelayaran.

Albina menyampaikan pentingnya evaluasi mendalam sebelum kebijakan ini diberlakukan secara penuh. "Saya mewakili teman-teman meminta agar pemberlakuan tiket online ini ditunda dulu, sehingga dapat dilakukan kajian lebih mendalam," ujarnya dalam audiensi dengan ASDP dan sopir angkutan barang di kantor DPRK Sabang, Senin (2/12/2024).

Ia menambahkan, ASDP perlu memastikan kesiapan teknis dan operasional sistem tiket online agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Albina juga menyoroti dampak langsung terhadap distribusi barang kebutuhan pokok ke Sabang yang bergantung pada angkutan dari Banda Aceh. "Kebijakan ini harus dipersiapkan matang agar tidak menghambat aktivitas vital, seperti distribusi barang," tegasnya.

Albina berharap ASDP dapat membuka ruang dialog dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang tidak memberatkan semua pihak.

"Kami mendukung modernisasi sistem, tetapi harus dilakukan secara bertahap dan terencana. Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban dari kebijakan yang belum siap," tutup Albina.(ap)