Saya pikir-pikir, saya lihat di lapangan tidak ada makna sekalipun, melakukan barcode, menempelkan stiker. Maka saya ambil kesimpulan hari ini adalah menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU khususnya Aceh. Muzakir Manaf, Gubernur Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem bakal mencabut aturan yang mengatur pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Aceh dengan sistem kode batang atau barcode. Mualem menilai pemberlakuan sistem barcode untuk pembelian BBM di SPBU-SPBU yang ada di Aceh sangat mempersulit dan menyusahkan masyarakat. 

“Pada kesempatan ini saya ingin menggarisbawahi adalah, karena sesuai dengan sumpah tadi kami ingin mensejahterakan rakyat, menyenangkan rakyat, bukan menyusahkan rakyat. PR hari ini adalah semua SPBU yang ada di Aceh tidak istilah lagi ada barcode,” kata Mualem. 

Pernyataan tersebut disampaikan Mualem saat memberikan sambutan seusai dilantik sebagai Gubernur Aceh periode 2025-2030 dalam rapat paripurna istimewa, di gedung utama DPRA, Banda Aceh, Rabu (12/2/2025).

“Mohon digarisbawahi semua, siapa saja yang ingin isi minyak, tetap terus. Karena tidak jadi masalah lagi kepada masyarakat. Bapak Menteri Dalam Negeri, bapak Jusuf Kala ini (barcode BBM) suatu masalah di Aceh kadang orang (masyarakat) mau bakar SPBU dengan (gara-gara) barcode itu,” ujarnya. 

Mualem juga menilai, pemberlakuan barcode untuk pembelian BBM di SPBU selama ini tidak bermakna sama sekali terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh, sehingga tidak perlu dilanjutkan. 

“Saya pikir-pikir, saya lihat di lapangan tidak ada makna sekalipun, melakukan barcode, menempelkan stiker. Maka saya ambil kesimpulan hari ini adalah menghapuskan semua barcode yang ada di SPBU khususnya Aceh,” ungkap Mualem.

Sementara itu, Ketua DPRA Zulfadli alias Abang Samalanga mengingatkan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek Fadh) saling menjaga keharmonisan demi pembangunan Aceh yang lebih baik.

“Sangat penting juga antara gubernur dan wakil gubernur harus bersinergi dan harmonis selalu untuk mewujudkan pembangunan Aceh ke depan,” kata Zulfadli dalam sambutannya pada prosesi pelantikan.

Ia menyampaikan, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang dilaksanakan di dalam rapat paripurna DPRA merupakan suatu kehormatan bagi Aceh. Menurutnya, momen pelantikan yang berbeda dengan provinsi lain tersebut merupakan bagian dari keistimewaan dan kekhususan Aceh. 

“Kami menaruh dan ingin menyampaikan bahwa pemerintahan yang baik pastilah menghendaki  adanya hubungan yang saling mendukung dan mampu bersinergi antara legislatif dan eksekutif, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan secara efektif,” jelasnya.

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, jelas Zulfadli, akan diwujudkan melalui kebijakan yang terukur dengan berpedoman pada azas-azas umum pemerintahan yang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Selain itu, kata dia, sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia ditegaskan bahwa pemerintahan daerah dijalankan oleh dua lembaga yaitu kepala daerah dan DPRD, keduanya adalah lembaga yang dipilih langsung oleh rakyat 

“Oleh karena itu penting bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh bersama-sama DPRA harus berkomunikasi dengan baik untuk membangun Aceh menjadi lebih baik sesuai dengan kehendak dan harapan masyarakat Aceh,” ungkapnya.(ra)