“Dia bukan sosok yang terseret dalam dinamika politik praktis, sehingga layak diberikan kepercayaan penuh untuk membawa BAS ke tingkat yang lebih baik,” ujar Umar Hakim yang juga Sekretaris Jenderal Laskar Panglima Nanggroe itu, Kamis (20/2/2025).

Laporan Sara Masroni | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Komite Peralihan Aceh (KPA) Luwa Nanggroe, menyambut positif langkah Pemerintah Aceh dalam menunjuk M Hendra Supardi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bank Aceh Syariah (BAS). 

Juru Bicara (Jubir) KPA Luwa Nanggroe, Umar Hakim Ilhami mengatakan, keputusan ini merupakan langkah yang tepat untuk memastikan stabilitas serta profesionalisme di tubuh perbankan daerah.

Menurutnya, rekam jejak M Hendra Supardi menunjukkan kapasitas dan independensinya dalam dunia perbankan.

“Dia bukan sosok yang terseret dalam dinamika politik praktis, sehingga layak diberikan kepercayaan penuh untuk membawa BAS ke tingkat yang lebih baik,” ujar Umar Hakim yang juga Sekretaris Jenderal Laskar Panglima Nanggroe itu, Kamis (20/2/2025).

Jubir KPA Luwa Nanggroe itu menilai, kepemimpinan Hendra Supardi selama menjabat sebagai kepala cabang menunjukkan karakter manajerial yang kuat.

Dia dikenal tidak hanya mengejar target bisnis semata, tetapi juga memberikan solusi nyata bagi pengembangan Bank Aceh Syariah. 

“Banyak rekan kerja dan bawahannya mengapresiasi gaya kepemimpinan beliau yang solutif dan progresif. Ini adalah kualitas leadership yang dibutuhkan Bank Aceh Syariah saat ini,” ungkap Umar Hakim.

Menurutnya, kehadiran figur yang memiliki afiliasi politik kuat justru dapat menghambat perkembangan institusi keuangan daerah dan menggerus kepercayaan publik.

Untuk itu, pihaknya mendorong Pemerintah Aceh, khususnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Muzakir Manaf (Mualem) dan Fadhlullah (Dek Fadh), agar segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna menetapkan M Hendra Supardi sebagai direktur utama definitif.

Baca juga: Profil M Hendra Supardi, Plt Dirut Bank Aceh Syariah yang Baru, Ini Background-nya

“Kami berharap setelah pelantikan kepala daerah di 23 kabupaten/kota dan sekembalinya mereka dari retreat Akademi Militer, RUPS segera digelar,” tegas Umar Hakim.

“Ini penting agar Bank Aceh Syariah dapat bekerja dengan mekanisme yang jelas dan terhindar dari intervensi politik,” tambahnya.

Dia optimistis di bawah kepemimpinan Mualem-Dek Fadh, Bank Aceh Syariah dapat berkembang lebih maju dan memainkan peran strategis bagi pembangunan ekonomi daerah, tanpa tersandera oleh kepentingan politik sesaat.

“Kita ingin melihat Bank Aceh Syariah menjadi institusi keuangan daerah yang independen, profesional, dan berkontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi Aceh, bukan sekadar alat kepentingan segelintir pihak,” pungkasnya.(*)

Baca juga: M Hendra Supardi Jadi Plt Direktur Utama Bank Aceh