Demonstrasi yang menentang kebijakan pemotongan anggaran besar-besaran hampir di semua kementerian dan lembaga berlangsung di seluruh Indonesia dalam dua hari terakhir, termasuk Aceh.

Seribuan mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) melakukan aksi demonstrasi gerakan Indonesia Gelap di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Banda Aceh, Rabu (19/2/2025). Para mahasiswa yang berada di bawah komando Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) USK tersebut tiba di Kantor DPRA pada pukul 15.30 Wib. Dalam aksi tersebut, mereka membawa spanduk yang bertuliskan #Indonesiagelap dan #ProgramPrioritasRakyatTertindas. Dengan menggunakan almamater kebanggaan dan pakaian serbahitam, mereka menyampaikan aspirasi di halaman kantor legislatif Aceh tersebut.

Aksi tersebut merupakan buntut aksi lanjutan yang dilakukan oleh perkumpulan BEM di ibu kota. Mereka melakukan aksi buntut adanya efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. Mereka menyampaikan orasi kekesalannya perihal kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang melakukan efisiensi anggaran.

Kebijakan tersebut, menurut mereka, merugikan seluruh sektor dan lapisan masyarakat. Sehingga mereka mendesak Pemerintah Pusat mengevaluasi kebijakan tersebut serta menuntut adanya transparansi perihal program strategis nasional. Para pendemo menyampaikan aspirasinya yang diterima langsung oleh perwakilan Komisi 3 DPRA. Aksi damai tersebut berlangsung aman tanpa ada aksi dorong-dorongan antara petugas keamanan dan mahasiswa. 

Namun seusai aksi, Ketua BEM USK Muhammad Ikram dan koordinator lapangan menolak untuk memberikan keterangan kepada wartawan. Mereka enggan memberikan pernyataan kepada wartawan perihal poin tuntutan yang dilayangkan.

"Tuntutan seperti yang disampaikan di orasi. Kami tidak mau pencitraan," kata seorang Korlap dari atas mobil dan pergi meninggalkan wartawan bersama Ketua BEM USK. Meski sudah didesak oleh wartawan untuk memberikan keterangan, mereka menolak dan langsung berangkat menggunakan mobil bak terbuka.

Dalam poin tuntutan yang diterima Serambi dari anggota Komisi III DPRA, mahasiswa menuntut Pemerintah Pusat agar mengembalikan dana Otsus seperti semula. Mereka juga menuntut DPRA untuk mengawal realisasi anggaran Otsus dan transparansi anggaran di seluruh sektor.

Mereka juga menuntut Pemerintah Pusat untuk melakukan evaluasi terhadap Inpres No 1 Tahun 2025 perihal efisiensi anggaran. Selain itu mereka menuntut DPR RI untuk mengevaluasi dan mengawasi program Makan Bergizi Gratis agar tepat sasaran dan tidak membebani keuangan negara.

Terakhir para pendemo menuntut pemerintah melalui DPRA untuk menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi.

Sebagaimana diketahui, penerimaan Aceh dari pemerintah pusat tahun 2025 tiba-tiba mengalami penurunan dari sebelumnya Rp 6,958 triliun dipangkas menjadi Rp 6,640 triliun. Masing-masing dipotong yakni; dana Otsus Rp 156 miliar, DAK Fisik Rp 104,2 miliar, dan DAU Rp 56,3 miliar. Keseluruhan penerimaan yang dipotong mencapai Rp 317,4 miliar. Pemotongan penerimaan Aceh ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025, tertanggal 3 Februari 2025.

Sementara itu Kapolresta Banda Aceh, Kombes Fahmi Irwan Ramli mengatakan, pihaknya mengerahkan 600 personel untuk mengamankan jalannya aksi. "Mereka melakukan aksi terkait tuntutan kebijakan pemerintah pusat, yang berdampak ke daerah," katanya.

Tuntutan para pendemo, kata Fahmi, sudah diterima oleh perwakilan DPRA yang nantinya akan diserahkan ke pimpinan untuk diteruskan ke pemerintah pusat. "Alhamdulillah dari tadi siang hingga selesai, aksi berjalan dengan baik dan tidak ada konflik. Kita mengapresiasi adik-adik mahasiswa," pungkasnya.(iw)