Laporan Masrian Mizani l Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mengajak pemerintah agar memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. 

Hal itu disampaikan Anggota DPRK Abdya, Zulkarnain, mewakili Ketua Roni Guswandi, saat memberikan sambutan pada acara pembukaan Musrenbang Kabupaten Abdya tahun 2026, yang berlangsung di Aula Dikila Bappeda, Senin (28/4/2025).

“Prioritaskan peningkatan perekonomian masyarakat menengah ke bawah agar mereka bisa terus berusaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing,” kata Zulkarnain.

Untuk itu, tambahnya, diperlukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antara pelaku pembangunan baik itu pemerintah, swasta maupun masyarakat di daerah, sehingga terwujud pembangunan yang berkelanjutan, terpadu, dan terarah dalam jangka panjang.

Ia menyebutkan, kegiatan Musrenbang RKPD ini merupakan sebuah momentum yang kuat untuk memajukan pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan ekonomi masyarakat Kabupaten Abdya.

“Tentu hal ini sangat di dambakan oleh kita semua, karena Abdya telah memasuki usia yang ke-23 tahun,” ujarnya.

Menurut Zulkarnain, kegiatan Musrenbang memiliki peran penting dan point-point strategis dalam penyampaian Dokumen Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRK yang merupakan daftar permasalahan berupa saran dan pendapat yang didasarkan pada hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui Kegiatan Reses, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitra kerja dalam hal ini SKPK dan kunjungan kerja dewan serta disinkronkan dengan skala prioritas pembangunan di Kabupaten Abdya.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kata Zulkarnain, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu satu tahun, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, serta Rencana Kerja dan Pendanaan untuk jangka waktu satu tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Kemudian, sambungnya, penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan amanat peraturan perundang-undangan dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya penyusunan rancangan awal RKPD. 

“Untuk penyempurnaan rancangan RKPD menjadi dokumen perencanaan kerja Pemerintah Daerah dalam satu tahun yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan rancangan KUA-PPAS APBK Abdya Tahun Anggaran 2026,” jelasnya.

Zulkarnain berharap, dalam Musrenbang RKPD tahun 2026 ini, Pemerintah dapat memformulasikan RKPD Kabupaten Abdya tahun 2026, sehingga meminimalisir terjadinya perbedaan pandangan antara tuntutan, harapan, dan kepentingan masyarakat dengan program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Abdya.

“Jujur kami sampaikan bahwa kita dihadapkan dengan berbagai dinamika kasus stunting, penurunan angka inflasi, dan kemiskinan ekstrim yang justru tidak menguntungkan untuk daerah kita ini. Kabupaten kita sudah banyak mengalami penurunan anggaran dari awalnya lebih dari Rp 1 triliun, kini hanya tinggal kurang dari Rp 900 miliar,” ucap Zulkarnain.

Selain itu, tambahnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang juga berkurang ditambah lagi dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk melakukan efisiensi anggaran dalam tahun berjalan (Instruksi Presiden), tentu ini sangat membuat persoalan baru di Abdya dikala masih perlu banyak pembenahan pembangunan infrastruktur maupun pembangunan sumber daya manusianya.

“Maka mari kita capai harapan ini sesuai Tema Musrenbang RKPD Tahun 2026 kali ini yakni “Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Peningkatan Produktifitas untuk mencapai Kemandirian Daerah”. Semoga tagline Arah Baru Abdya Maju yang digagas pemerintah terpilih dimulai tahun 2025 ini sampai lima tahun kedepan bisa terwujud,” pungkas Ketua DPC PKB Abdya itu.(*)

Serambinews.com (Dok. Humas Pemkab Abdya)

Anggota DPRK Abdya, Zulkarnain.