Baca tanpa iklan
Laporan Sa’dul Bahri | Aceh Barat
SERAMBINEWS.COM, MEULABOH - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menyatakan siap menindaklanjuti sejumlah saran dan catatan dari DPRK terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2024, termasuk program-program yang belum terlaksana.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil SH, saat menghadiri rapat penyampaian penjelasan bupati terhadap
Rancangan Qanun (Raqan) pertanggungjawaban APBK 2024, Selasa (15/7/2025).
Dalam forum tersebut, Said menyampaikan bahwa pihaknya menerima seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRK, terutama terkait efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap realisasi kegiatan.
"Kami sangat sependapat, program yang tertunda akan kami prioritaskan dalam APBK Perubahan 2025 atau masuk ke dalam APBK 2026," ujar Said.
la menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang masih berlanjut hingga 2026 membuat beberapa kegiatan harus dijadwalkan ulang. Oleh sebab itu, Pemkab akan melibatkan DPRK secara aktif dalam penentuan program prioritas agar pembangunan tetap tepat sasaran.
Said juga menanggapi pandangan legislatif terkait jalannya pemerintahan. Ia menyebutkan bahwa kritik dan saran dewan merupakan bagian penting dari upaya menjaga keseimbangan dan transparansi dalam birokrasi.
"Pemerintahan yang baik membutuhkan sinergi dan kritik yang membangun. Kami terbuka terhadap gagasan-gagasan dari legislatif demi perbaikan ke depan," katanya.
Pemkab mengklaim bahwa realisasi APBK 2024 berjalan sesuai rencana dan bahkan melampaui target di beberapa sektor. Meski demikian, Pemkab tetap meminta dukungan dan pengawasan DPRK untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.(*)