Baca tanpa iklan
Laporan Masrian Mizani I Aceh Barat Daya
SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) memberikan bimbingan teknis bagi operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) gampong dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka Implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati Safaruddin itu berlangsung di Aula Dinas Kesehatan Abdya, Kamis (7/8/2025).
Bupati Safaruddin dalam sambutannya mengatakan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) nasional, kemiskinan di Kabupaten Abdya masih berada diangka 15,41 persen.
"Data ini adalah potret masyarakat Abdya dengan jumlah masyarakat miskin yang tercatat di Departemen Sosial lebih kurang 23 ribu, disamping juga ada data-data pembanding lainnya," kata Safaruddin.
Ia menyebutkan, ke depan data kemiskinan harus satu, sehingga bisa dirumuskan kebijakan satu atap, salah satunya untuk menekan atau meminimalisir angka kemiskinan.
"Saya pada prinsipnya mengacu kebijakan politik berdasarkan data. Misalnya dalam menyantuni anak yatim, kalau pihak Baitul Mal sudah memiliki data 1.440 anak yatim di Abdya, maka itulah yang akan menjadi data kita," ujarnya.
"Nanti, para operator SIKS-NG input datanya juga sama seperti data Baitul Mal. Kalaupun ada yang paradoks atau yang bersamaan, itu disesuaikan saja datanya. Jika seandainya memang ada yang sudah kita keluarkan dan ada yang baru, itu semuanya bisa disinkronkan, dan ini tugas bagi para operator," tambah Safaruddin.
Ia menyebutkan, bahwa ujung tombak data ini adalah para operator di gampong masing-masing.
"Jadi, tidak ada lagi setiap Pilkada data kemiskinan itu bertambah. Kadang-kadang BPS melihat rekam kemiskinan itu dari data yang terintegrasi secara nasional," jelas Safaruddin.
Ia menegaskan bahwa pemerintah hanya memiliki satu data kemiskinan, yaitu DTSEN. Sebab, jika data diinput salah, maka setiap kebijakan pemerintah tidak bisa mengintervensi apapun. Sehingga selalu tidak ada pengaruhnya dalam menyelesaikan persoalan.
Safaruddin mencotohkan, jika pemerintah sudah siap membang dan rehab rumah, maupun bantuan dari Baitul Mal atau bantuan dari pemerintah, jangan data itu masih terinput.
“Seperti Baitul Mal kemarin mengalokasikan anggaran untuk 900 fakir dan miskin. Datanya harus sama dengan data yang dimiliki, data DTSEN itu satu, tidak ada data yang lain,” ujarnya.
Nanti, kata Safaruddin, ia akan meminta data angka kemiskinan di BPS, sehingga bisa menjawab apa sebenarnya persoalan di Abdya.
“Mungkin pandangan BPS secara nasional dengan pandangan kita menyelesaikan persoalan berbeda, kita pakai saja ukuran BPS biar menyesuaikan persoalan itu. Sehingga nanti dari 15,41 persen angka kemiskinan itu bisa kita kurangi,” pungkasnya. (*)