MUKISI Aceh Jumpai Wagub Fadhlullah, Dorong Percepatan Sertifikasi Layanan Kesehatan Syariah

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Majelis Upaya Kesehatan Islam Indonesia (MUKISI) Provinsi Aceh melakukan perjumpaan dengan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah SE pada Rabu (20/8/2025) di ruang rapat Wagub Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.

Pertemuan yang berlangsung hingga satu jam itu dipimpin Ketua MUKISI Aceh, dr Teuku Yusriadi SpBA FIAPS (doto Popon), bersama dewan pembina dr Iskandar MKes SpBS, dr Wachyoe Hadi Saputra SpPD, serta pengurus harian lainnya.

Dalam pertemuan itu, dr Yusriadi menyampaikan perkembangan layanan kesehatan syariah di Aceh.

Saat ini baru tiga rumah sakit di Aceh yang tersertifikasi syariah, yaitu RSUD dr Zainoel Abidin, RS Meuraxa Banda Aceh, dan RS Ibnu Sina Aceh Besar. 

Selain itu, dua rumah sakit lainnya, yakni RSIA Provinsi Aceh dan RSUD Pidie Jaya, sedang dalam tahap pra-sertifikasi setelah melakukan studi banding ke RS Yarsi Jakarta.

“Kita baru memiliki 3 rumah sakit yang tersertifikasi syariah. Dan ada dua rumah sakit lainnya yang saat ini sudah memulai tahapan pre-sertifikasi syariah,” ujar Doto Popon.

Ia melaporkan bahwa, dalam berbagai forum nasional, Aceh sering ditanya mengapa sebagai daerah syariat Islam, rumah sakit bersertifikat syariah baru tiga. 

Seharusnya Aceh bisa menjadi pilot project bagi provinsi lain. 

Karena itu, MUKISI Aceh berharap dukungan pemerintah agar lebih banyak RS, puskesmas, klinik, dan laboratorium di Aceh bisa tersertifikasi syariah

“Hal ini lah yang membuat kami ingin beraudiensi dengan Pak Wagub untuk menyatukan visi misi dan langkah strategis mendorong agar 80-an RS di seluruh kabupaten/kota di Aceh bahkan 500an puskesmas, klinik, laboratorium bisa tersertifikasi syariah,” pintanya.

Doto Popon meminta diperlukannya mandatori dan kebijakan kepala daerah, dalam hal ini gubernur dan bupati/walikota untuk mendorong terlaksananya upaya layanan kesehatan syariah di Aceh.

Menanggapi hal itu, Wagub Aceh Fadhlullah SE menyampaikan apresiasi atas gagasan MUKISI Aceh. 

Ia menegaskan perlunya kebijakan khusus untuk mendorong percepatan sertifikasi layanan syariah di seluruh Aceh.

“Kita punya landasan UU No. 44 Tahun 1999 dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang otonomi khusus, yang memberi ruang menjalankan syariat Islam secara kaffah. Juga sesuai dengan visi misi Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Mualem-Dek Fadh,” ujarnya.

“Segera kita susun Instruksi Gubernur untuk mandatori dan percepatan sertifikasi layanan syariah di kabupaten/kota se-Aceh,” sambung Fadhlullah.

Wagub optimistis, penerapan layanan kesehatan syariah akan membawa perubahan perilaku tenaga kesehatan, mulai dari dokter, perawat, hingga bidan, agar lebih sesuai dengan prinsip syariah.

“Bertahap saya yakin perilaku pemberi layanan dokter, perawat, bidan dan lainnya akan berubah menjadi lebih baik sesuai syariah untuk rahmatallilalamin,” sebutnya.

Dalam kesempatan itu, Dek Fadh juga menceritakan pengalaman pribadi saat menjadi anggota DPR RI ketika melakukan kunjungan ke Brasil. 

“Pengobatan disana menggunakan bekam sebagai terapi. Itu kan sunnah Rasul. Di negara yang minoritas muslim saja bisa demikian perlakuannya. Dari pengalaman tersebut, bekam jadi rutin saya lakukan. Kalau lagi tidak enak badan, saya berbekam,” ucapnya.

Sementara itu, dr Iskandar MKes SpBS, salah satu pembina sekaligus pelopor hadirnya MUKISI Aceh delapan tahun lalu, menegaskan bahwa manfaat layanan syariah sangat nyata bagi pasien.

“Mulai dari pengingat waktu shalat, pemasangan alat medis sesuai gender, talqin bagi pasien jelang sakratul maut, hingga layanan syar’i lainnya. Ini semua akan memberikan ketenangan bagi pasien dan keluarga,” ujarnya.

MUKISI Aceh berharap dukungan penuh pemerintah daerah agar program ini dapat berjalan masif, sehingga lebih dari 80 rumah sakit serta ratusan puskesmas dan fasilitas kesehatan di Aceh ke depan bisa mengantongi sertifikat syariah.

Hadir juga dalam pertemuan tersebut Wali Kota Subulussalam, HM Rasyid Bancin.

Mukisi Aceh dan Wagub berharap Subulussalam dapat segera memproses sertifikasi layanan kesehatan syariah di daerahnya.

(Serambinews.com/Agus Ramadhan)

Baca dan Ikuti Berita Serambinews.com di GOOGLE NEWS 

Bergabunglah Bersama Kami di Saluran WhatsApp SERAMBINEWS.COM