Para Keuchik Minta Ketegasan Kapan Tanah Warganya Dibayar

* Terkait Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol Aceh

BANDA ACEH - Para keuchik (kepala desa) diundang hadir dalam rapat Evaluasi dan Konsolidasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Ruas Sigli-Banda Aceh yang dilaksanakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol bersama Kanwil BPN Aceh di Hotel Pade, Kamis (19/7). Pada kesempatan itu mereka meminta ketegasan dari PPK kapan tanah warganya yang terkena ruas jalan Tol Sigli-Banda Aceh, bisa dibayar.

Setelah Satgas Pengadaan Tanah untuk Proyek Jalan Tol Aceh dari Kanwil BPN mengukur tanah masyarakat yang terkena ruas jalan tol tersebut, kemudian hasil pengukurannya diumumkan secara terbuka di papan pengumuman desa, para pemilik tanah terus bertanya kepada keuchik kapan tanahnya yang sudah diukur itu bisa dibayar.

“Itulah kini yang kami hadapi,” kata Keuchik Lampanah, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, Mahyar, dalam acara rapat evaluasi dan konsolidasi untuk pengadaan tanah jalan Tol Aceh yang dilaksanakan di Hotel Pade kemarin.

Ungkapan serupa dilontarkan Keuchik Blang Bintang, Aceh Besar, Idris dan Muhammad Kasim, seorang keuchik di Kecamatan Padang Tiji, Pidie. Idris mengatakan, setelah ada pelaksanaan pengukuran tanah untuk pengadaan lahan proyek jalan Tol Aceh, ruas Sigli-Banda Aceh, pada Maret-April 2018 lalu di desanya, warga yang tanahnya terkena ruas proyek jalan tol Sigli-Banda Aceh itu, terus bertanya kapan tanah mereka bisa dibayar.

Untuk menjawab pertanyaan warga, kata Idris, ia tidak bisa memastikan kapan tanah masyarakatnya bisa dibayar. Ia hanya bisa menjawab secara diplomatis sembari meminta warga bersabar karena proses tahapan pembayaran tanah proyek jalan tol ini memang relatif panjang.

“Jawaban yang kami sampaikan kepada masyarakat mohon bersabar,” kata Keuchik Idris, “tapi setelah tiga bulan berjalan, sudah tak ditanggapi serius lagi oleh masyarakat.”

Alasannya, karena tenggang waktu antara pengukuran dan pengumuman hasil ukur dan rencana pembayaran bulan Mei sudah lewat, tapi pembayaran belum juga dilakukan.

Muhammad Kasim, salah seorang keuchik di Kecamatan Padang Tiji, Pidie, dalam kesempatan itu bersaran. Intinya, untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa proyek tol Aceh Sigli-Banda Aceh yang merupakan proyek strategis nasional (PSN) tetap akan dilaksanakan dan tanah masyarakat yang telah diukur dan diumumkan oleh Satgas Pengadaan Tanah Jalan Tol dari Kanwil BPN akan dilaksanakan dan dibayar.

Caranya, saran Muhammad Kasim, PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol membuat acara penyerahan pembayaran tanah untuk jalan tol secara simbolis di beberapa kecamatan yang tahapan proses administrasi pengadaan tanahnya sudah selesai 100 persen. “Lakukan juga musyawarah dengan pemilik tanah untuk siap dibayar,” sarannya.

Informasi dari Satker PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol sebelumnya, kata Idris, akan dibayar bulan Mei 2018, apabila semua tahapan sudah berjalan. “Tapi tiba waktu pembayaran, bulan Mei, pembayarannya tidak ada. Jadi, wajar jika kepercayaan masyarakata kepada Satker PPK Pengadaan tanah jalan tol Aceh, jadi menurun dan mereka ragu,” ujar Idris.

Zulfadli, salah seorang pegawai Kecamatan Darusslam, Aceh Besar mengatakan, pernyataan keraguan Bupati Aceh Besar, Ir Mawardi Ali, terhadap pelaksanaan proyek jalan tol Sigli-Banda Aceh yang di-publish di media massa sangat mendasar.

Pertama didasari oleh masyarakatnya yang terus bertanya kepada bupati kapan tanah mereka dibayar, mengingat jadwal pembayaran tanah yang telah disebutkan Satker PPK Pengadaan Jalan Tol Aceh, pada bulan Mei, sampai bulan Juli ini belum juga dibayar.

Kedua, lanjut Zulfadli, sebelum bulan Ramadhan lalu, akan ada pelaksanaan pemancangan tiang pertama untuk tanda dimulainya pelaksanaan proyek jalan tol Aceh, ruas Sigli-Banda Aceh oleh Presiden Joko Widodo.

Disebutkan juga bahwa berbagai perizinan diterbitkan kepada PT Hutama karya, selaku kontraktor yang akan melaksanakan pembangunan proyek Tol Aceh tersebut, termasuk jaminan pembayaran tanah warganya yang akan dijadikan lokasi acara pemancangan tiang pertama proyek jalan Tol Aceh, di Blang Bintang, Aceh Besar.