Aceh Miliki 93 Ribu Hektare Kebun Kakao

Kala itu kakao menjadi penghasilan penting bagi penduduk Aceh. RUDI PUTRA, Senior Advisor FKL

SERAMBINEWS.COM, KUALASIMPANG – Aceh berpotensi merebut pasar kakao internasional karena memiliki 93 ribu hektare perkebunan kakao rakyat. Namun peluang ini akan sirna bila pekebun lebih memilih mengonversi lahannya menjadi perkebunan kelapa sawit.

Senior Advisor Forum Konservasi Leuser (FKL), Rudi Putra mengungkapkan, kondisi perkebunan kako saat ini sangat kontras sekira 15 tahun lalu. Ketika itu program pengembangan kakao masuk ke Aceh, sehingga berdampak pada produksi sangat baik. “Kala itu kakao menjadi penghasilan penting bagi penduduk Aceh,” kata Rudi di Karangbaru, Aceh Tamiang, Sabtu (8/6/2024).

Setelah program selesai, tak ada yang melanjutkan hingga bencana produksi terjadi akibat hama yang tak terkendali ditambah harga yang tidak berkeadilan bagi petani. Penurunan produksi tidak saja terjadi di Aceh, melainkan di seluruh provinsi penghasil kakao. Akibatnya Indonesia sudah menjadi importir Kakao.

“Tak kurang 300 ribu ton diimpor dari negara-negara Afrika Barat dan Amerika Latin. Produksi di negara-negara Asia pun menurun drastis dari menguasai 13 persen dunia menjadi hanya 4,3 persen pada tahun 2022,” bebernya.

Produksi di Afrika tak bisa lagi diandalkan karena keterbatasan lahan, politik yang tak stabil serta isu-isu keberlanjutan yang sulit diterapkan. Sedangkan di Amerika Latin memang produksi meningkat tetapi didominasi oleh perusahaan swasta yang rawan dengan isu pembukaan lahan baru.

Di sinilah peluang Aceh terbuka lebar utuk merebut pasar ini. Selain didukung lahan, kondisi politik yang cenderung stabil akan memudahkan perjuangan petani.

Untuk memaksimalkan peluang ini, secara khusus Rudi telah melihat langsung pusat perkebunan dan penelitian kako di Desa Tarengge, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Sebagai pusat produksi kakao di Indonesia, sistem perkebunan rakyat dengan mererapkan sistem multiclone telah banyak dilakukan.

“Kami melihat kebun-kebun orang kaya yang dulu tak terawat sekarang dibersihkan kembali. Sistem ini diiringi dengan pasar yang adil, di mana pengumpul membuat harga yang transparan berdasarkan harga yang ditetapkan oleh perusahaan pembeli sebagai penampung,” kata Rudi usai mengunjungi lokasi tersebut.

Dari kunjungan itu diketahui pola transaksi dilakukan dengan membangun aplikasi yang menata setiap panen dan transaksi sehingga setiap petani dengan mudah mengetahui jumlah produksinya yang berpengaruh kepada kompensasi yang diberikan kepadanya.(mad)

Harga Tetap Mahal

Di Aceh, harga masih jauh dari kata transparan. Ketika harga di Sulawesi sudah tinggi, di Aceh harga di pengepul hanya setengahnya walau kemudian naik signifikan tetapi tidak setinggi di Sulawesi.

Di sisi lain sebagian petani sudah mulai bergairah mengelola kakao kembali, namun sayangnya sebagian besar kebun yang ada telah rusak, tua dan dampak penanaman monoclone yang diterapkan dulu membuat produksi kakao Aceh cukup rendah.

“Ini pula yang mendorong banyak masyarakat mengonversi kebun kakao menjadi kelapa sawit yang mendapat dukungan dan perhatian cukup besar dari pemerintah,” ucapnya.

Padahal penghasilan dari kakao bisa berlipat lima dibanding kelapa sawit dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat lebih banyak 2–3 kali. Ini pula menjadi peluang kerja bagi banyak generasi petani muda.