HIPMI Aceh Harap Pemerintah Pusat Berikan Relaksasi Kredit Pasca Bencana

Ringkasan Berita:

• HIPMI Aceh meminta pemerintah pusat memberikan relaksasi kredit bagi seluruh pelaku usaha di Aceh pascabencana.
• Dampak bencana dinilai melumpuhkan aktivitas ekonomi, terutama UMKM, akibat turunnya daya beli, padamnya listrik, serta kelangkaan BBM dan gas.
• Tanpa kebijakan khusus, HIPMI khawatir akan muncul masalah ekonomi baru seperti meningkatnya kredit macet.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Sa'dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, ACEH BARAT - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Aceh berharap pemerintah pusat dapat memberikan kebijakan relaksasi atau pelonggaran kredit bagi seluruh pelaku usaha di Aceh pasca bencana. Kebijakan tersebut dinilai penting karena dampak bencana tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, tetapi juga oleh para pelaku usaha di berbagai sektor.

Ketua Umum HIPMI Aceh, Said Rizqi Saifan, mengatakan bahwa hampir seluruh pelaku usaha di Aceh terdampak akibat bencana, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Bukan hanya para korban banjir, tetapi seluruh pelaku usaha di Aceh juga merasakan dampaknya, terutama UMKM,” ujar Said Rizqi Saifan, Minggu (14/12/2025).

Menurutnya, pascabencana daya beli masyarakat menurun drastis karena warga lebih fokus pada penanganan dan pemulihan dampak bencana. Kondisi tersebut diperparah dengan padamnya aliran listrik di sejumlah wilayah serta kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas, yang sangat mengganggu roda perekonomian di Aceh.

Baca juga: HIPMI Aceh Fokus Dorong Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja

HIPMI Aceh menilai, tanpa adanya kebijakan khusus dari pemerintah pusat, kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan ekonomi baru, seperti meningkatnya kredit macet di kalangan pelaku usaha.

“Kami sangat berharap adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang dapat meringankan beban masyarakat Aceh. Jangan sampai setelah bencana justru muncul masalah ekonomi baru seperti kredit macet, sehingga masyarakat semakin terpuruk,” katanya.

Said Rizqi Saifan berharap pemerintah pusat segera mengkaji permintaan tersebut, mengingat kebijakan perbankan dan otoritas keuangan berada di tingkat pusat. Ia berharap dapat lahir kebijakan yang benar-benar mendukung keberlangsungan usaha dan pemulihan ekonomi Aceh secara menyeluruh pascabencana.

“Semoga lahir kebijakan yang mendukung sektor pelaku usaha secara keseluruhan di Aceh,” tutupnya.(*)