Aceh Minta Bantuan UNDP, Unicef, dan IOM

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Aceh secara resmi meminta keterlibatan sejumlah lembaga internasional seperti UNDP,  Unicef dan IOM untuk merespons situasi dampak bencana banjir dan tanah longsor
• Tercatat 77 lembaga beserta 1.960 relawannya terlibat dalam upaya pemulihan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh
• Jika pemerintah berlakukan pajak terhadap bantuan kemanusian untuk rakyat sendiri, justru akan membuat rakyat dan masyarakat internasional berasumsi Aceh sedang dizalimi

Jika pemerintah berlakukan pajak terhadap bantuan kemanusian, akan membuat rakyat dan masyarakat internasional berasumsi seakan-akan Aceh sedang dizalimi oleh pemerintahnya sendiri. Muhammad MTA, Jubir Pemerintah Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Aceh secara resmi telah meminta keterlibatan sejumlah lembaga internasional seperti United Nations Development Programme (UNDP),  United Nations Children’s Fund (Unicef), dan IOM untuk merespons situasi dampak bencana banjir dan tanah longsor yang cukup memprihatinkan. “Secara khusus Pemerintah Aceh resmi telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP, Unicef, dan IOM, ” kata Jubir Pemerintah Aceh, Muhammad MTA dalam keterangannya, Minggu (14/12/2025).

Menurut MTA, saat ini juga tercatat 77 lembaga beserta 1.960 relawannya terlibat dalam upaya pemulihan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda 18 kabupaten/kota di Aceh.  Keikutsertaan lembaga beserta relawan tersebut tercatat pada Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh. 

“Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional dan insternasional. Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respon kebencanaan ini,” ujarnya.

Kehadiran lembaga dan relawan tersebut diharapkan dapat terus memperkuat kerja-kerja kedaruratan dan pemulihan bencana yang sedang dilakukan oleh institusi pemerintahan dan pihak terkait lainnya. 

“Atas nama masyarakat Aceh dan korban, gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan konstribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh ini,” tuturnya.  

MTA menambahkan, terdapat beberapa lembaga yang kini sudah masuk dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh, seperti Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, Yayasan Geutanyoe dan beberapa lainnya. 

“Berbagai langkah kebijakan startegis dalam upaya pemulihan Aceh akan terus kita lakukan atas supervisi pemerintah pusat. Mari kita terus bersatu dalam upaya mewujudkan Aceh lebih baik, bangkit dari bencana ini,” pungkasnya. 

Diketahui, jumlah korban jiwa akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sebagian besar kabupaten/kota di Aceh terus bertambah. 

Hingga Sabtu (13/12/2025) pukul 19.00 WIB, Posko Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh melaporkan terdapat 419 orang ditemukan meninggal dunia dan 32 lainnya masih dinyatakan hilang. 

“Laporan pemantauan data Penanggulangan Bencana Alam Hidrometeorologi di Posko Terpadu Pemerintah Aceh hingga Sabtu (13/12/2025) pukul 19.00 WIB, korban meninggal dunia mencapai 419 orang dan hilang 32 orang,” kata Juru Bicara Posko, Murthalamuddin.

Murthalamuddin juga menyampaikan, bencana yang dipicu oleh curah hujan ekstrem tersebut telah berdampak luas pada 18 kabupaten/kota di tanah rencong, mencakup 225 kecamatan dan 3.678 gampong.

Diskresi tanpa pajak

Kemudian terkait bantuan-bantuan logistik dari internasional, MTA mengaku pihaknya sempat mendengar informasi dari diaspora bahwa bantuan luar negeri dikenakan pajak. Jika informasi ini benar adanya, kata MTA, pihaknya berharap pemerintah bisa mengambil kebijakan atau diskresi tanpa pajak. Mengingat ini terkait dengan bantuan untuk kemanusiaan bagi rakyat sendiri. 

“Jika pemerintah berlakukan pajak terhadap bantuan kemanusian yang membantu rakyatnya sendiri, justru akan membuat rakyat dan masyarakat internasional berasumsi seakan-akan Aceh sedang dizalimi oleh pemerintahnya sendiri, hal ini sangat tidak baik,” katanya.(ra).