437 Madrasah Aktif Kembali, 63 Unit Belum Siap

Ringkasan Berita:

• Sebanyak 437 unit Madrasah di sejumlah kabupaten/kota di Aceh yang terdampak bencana mulai kembali bersiap melaksanakan pembelajaran tatap muka 5 Januari
• 63 madrasah yang belum siap PBM, tersebar di beberapa kabupaten, antara lain Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Utara, Pidie Jaya, Bireuen, dan Bener Meriah. “Aceh Utara dan Aceh Tamiang
• Kepala Kanwil Kemenag Aceh menegaskan komitmen Kemenag dalam memastikan layanan pendidikan madrasah tetap berjalan, meski di tengah keterbatasan akibat bencana

“Alhamdulillah, mayoritas madrasah terdampak sudah siap melaksanakan PBM. Ini menunjukkan semangat yang luar biasa dari para pendidik, tenaga kependidikan, serta dukungan masyarakat dalam memulihkan layanan pendidikan bagi anak-anak kita,” Khairul Azhar, Ketua Tim Tanggap Darurat Kanwil Kemenag Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Sebanyak 437 unit Madrasah di sejumlah kabupaten/kota di Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi, mulai kembali bersiap melaksanakan pembelajaran tatap muka 5 Januari mendatang.

Ketua Tim Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi 2025 Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Aceh, Khairul Azhar menyampaikan, berdasarkan data yang dihimpun tim tanggap darurat, 437 dari 500 madrasah yang terdampak bencana dinyatakan siap menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar (PBM) secara langsung.

“Alhamdulillah, mayoritas madrasah terdampak sudah siap melaksanakan PBM. Ini menunjukkan semangat yang luar biasa dari para pendidik, tenaga kependidikan, serta dukungan masyarakat dalam memulihkan layanan pendidikan bagi anak-anak kita,” ujar Khairul yang juga Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Aceh, Sabtu (3/12/2025).

Meski demikian, masih terdapat 63 madrasah yang belum siap PBM, tersebar di beberapa kabupaten, antara lain Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Utara, Pidie Jaya, Bireuen, dan Bener Meriah. “Aceh Utara dan Aceh Tamiang paling banyak,” katanya.

Ia merincikan dari 63 madrasah yang belum siap melaksanakan PBM, 19 di antaranya berada di Aceh Utara, 17 di Aceh Tamiang dan 14 di Aceh Tengah. Sisanya, 7 madrasah di Pidie Jaya, 4 di Bireuen dan 2 madrasah di Bener Meriah.

Menurut Khairul, kendala utama yang dihadapi meliputi belum rampungnya pembersihan ruang kelas dan halaman sekolah yang masih dipenuhi lumpur, ruang kelas yang tertimbun material banjir, hingga akses jalan menuju madrasah yang belum dapat dilalui. Di beberapa wilayah, madrasah juga masih digunakan sebagai lokasi pengungsian, serta terdapat kawasan yang berstatus siaga bencana, seperti di Bener Meriah.

Khairul juga menjelaskan, 10 lembaga pendidikan yang roboh atau hanyut karena banjir juga sudah siap melaksanakan PBM meski harus direlokasi ke tempat sementara, seperti masjid/meunasah, lapangan desa atau lapangan milik madrasah yang masih ada.

Ia menyatakan, Kemenag terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, satuan pendidikan, serta relawan untuk mempercepat proses pemulihan sarana dan prasarana madrasah. Upaya ini dilakukan agar seluruh peserta didik dapat segera kembali mengikuti pembelajaran secara aman dan nyaman.

“Kami terus melakukan pendampingan dan koordinasi agar madrasah yang belum siap dapat segera menyusul. Prinsipnya, PBM hanya akan dilaksanakan jika kondisi benar-benar aman dan nyaman bagi peserta didik dan guru,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Azhari menegaskan komitmen Kemenag dalam memastikan layanan pendidikan madrasah tetap berjalan, meski di tengah keterbatasan akibat bencana.

“Pendidikan adalah layanan dasar yang harus segera dipulihkan. Namun keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Karena itu, kami mendorong percepatan pemulihan sarana prasarana madrasah tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kesiapsiagaan bencana,” katanya.

Ia juga mengapresiasi solidaritas berbagai pihak yang telah membantu proses pemulihan madrasah, mulai dari relawan, aparat pemerintah daerah, hingga masyarakat sekitar.

Dengan berangsur pulihnya kondisi madrasah pascabencana, Kemenag Aceh berharap seluruh peserta didik dapat segera kembali mengikuti pembelajaran secara normal, sehingga hak anak atas pendidikan tetap terpenuhi meski dalam kondisi darurat.(mun)