Satgas Rehabilitasi Didesak Berkantor di Aceh, Begini Ulasan Pengamat Unimal

Ringkasan Berita:

• Pengamat Unimal, Masriadi Sambo, mendesak Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi dampak banjir Sumatera berkantor di Aceh.
• Hal ini dinilai penting karena Aceh mengalami kerusakan terparah dan koordinasi lintas kementerian sulit dieksekusi.
• Ia juga menekankan pelibatan masyarakat lokal agar pemulihan pascabencana lebih cepat dan efektif.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Saiful Bahri I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Utara, Masriadi Sambo, SSos, MKomI mendesak agar Satuan Tugas (Satgas) Rehabilitasi dan Rekontruksi Penanganan Dampak Banjir Sumatera di bawah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, berkantor di Provinsi Aceh.

Sehingga, koordinasi dan eksekusi kebijakan dapat dilakukan segera untuk pemulihan daerah terdampak bencana.

“Secara spesifik kenapa di Aceh, karena Aceh terparah kerusakannya. Lalu, saran saya kantor di Aceh Utara. Karena iu daerah terparah dengan korban jiwa terbesar di seluruh Sumatera. Bandara dan pelabuhan juga ada, sehingga mudah transportasi,” kata Masriadi.

Saat ini, urainya, koordinasi lintas kementerian diatas kertas mudah diucapkan namun sulit di tataran praktek. 

Dia mencontohkan, data yang telah dikirim pemerintah kabupaten/kota ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mulai dari rumah rusak, fasilitas umum rusak, jembatan, sekolah dan lain sebagainya, namun sulit dieksekusi oleh kementerian teknis.

“Untuk itu, perlu kantor bersama lintas kementerian di bawah Satgas. Sehingga seluruhnya bisa didiskusikan dan dieksekusi di kantor itu,” sebutnya.

Baca juga: Haji Uma Minta Pimpinan DPD RI Dorong Satgas Pascabencana Jadi Badan Rehabilitasi Aceh–Sumatra

Libatkan Masyarakat Lokal

Selain itu, dia berharap rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana melibatkan masyarakat lokal. 

Sehingga sumbatan komunikasi dapat diatasi oleh masyarakat lokal di lapangan.

Termasuk pelibatan pengusaha lokal dan kelompok lainnya. 

Agar proses rehabilitasi dan rekontruksi sejatinya lebih baik dari kondisi sebelum bencana dapat tercapai.

“Satgas DPR RI sudah berkantor di Aceh. Baiknya Satgas pemerintah juga berkantor di Aceh,” usul Masriadi. 

“Jika tidak ada kantor bersama, yakinlah, akan sangat lamban pemulihan pascabencana ini,” terangnya.

Dia memuji Satgas DPR RI yang telah melakukan koordinasi fungsi pengawasan. Sehingga sejumlah kendala teknis lintas kementerian dapat diatasi.

Baca juga: Satgas Galapana DPR RI Minta Kepala Daerah Bertindak Cepat, Huntara Harus Tuntas sebelum Ramadhan

“Satgas DPR RI sangat agresif membantu pemulihan pascabencana. Agresif yang sama harus dilakukan Satgas pemerintah,” pungkasnya.(*)