Pemko Langsa Raih Nilai Kualitas Tinggi Non-Maladministrasi dari Ombudsman RI Tahun 2025

Ringkasan Berita:

• Pemko Langsa meraih penilaian Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman RI dalam Opini Ombudsman 2025, dengan skor pelayanan 78,00–87,99 dan kepatuhan tinggi skor 10.
• Di Provinsi Aceh, hanya Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tenggara yang memperoleh predikat Kualitas Tinggi dari Ombudsman RI.
• Wali Kota Langsa Jeffry Sentana menyebut capaian ini sebagai pengakuan nasional atas reformasi birokrasi dan dedikasi ASN, serta berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

 

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Zubir | Kota Langsa

SERAMBINEWS.COM, KOTA LANGSA - Pemerintah Kota (Pemko) Langsa berhasil meraih penilaian Kualitas Tinggi atau Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dari Lembaga Ombudsman Republik Indonesia.

Peniliaian ini dirilis dalam laporan Opini Ombudsman Tahun 2025, setelah dilakukannya penilaian pelayanan publik dan tingkat kepatuhan Pemko Langsa tahun 2025. 

Kualitas Tinggi ini merupakan gabungan dari kualitas pelayanan baik dengan skor 78.00 - 87.99 dan kualifikasi tingkat kepatuhan tinggi dengan skor 10.

Di Provinsi Aceh hanya 2 kabupaten/kota yang mendapat penilaian (Kualitas Tinggi) dari Ombudseman ini, yaitu Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tenggara.

Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana, kepada Serambinew.com, Kamis (29/1/2026), mengucapkan syukur, Kota Langsa mendapatkan Pengakuan Nasional dan dinyatakan bebas dari maladministrasi dan Berkualitas Tinggi oleh Ombudsman RI. 

"Alhamdulillah. Ini artinya pelayanan publik kita sudah memenuhi standar. Ini kabar gembira bagi kita semua. Terima kasih atas kerja keras seluruh pelayan publik di Langsa," ucapnya. 

Baca juga: VIDEO - Pesawat 4 Negara Eropa Masuk Timur Tengah, AS Kerahkan Intelijen Udara Pantau Iran

Jeffry menambahkan, pihaknya berjanji untuk tidak berpuas diri dan akan terus berbenah dan melakukan peningkatan pelayanan untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Wali Kota termuda di Aceh ini juga mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman RI yang telah melakukan penilaian pelayanan publik secara transparan dan independen di Pemko Langsa.

Menurutnya, Opini Penilaian Non-Maladministrasi ini adalah milik seluruh ASN dan stakeholder Kota Langsa, dan ini adalah buah dari reformasi birokrasi yang Pemko Langsa pacu bersama. 

"Dedikasi bapak/ibu ASN dalam melayani telah diakui secara nasional. Mari kita jaga dan tingkatkan terus kepercayaan ini dengan kinerja yang lebih baik lagi ke depan," pungkas Jeffry. (*)