Bertahan Ditenda, Perjuangan Warga Aceh Timur Mempertahankan Tanah Akhirnya Direspons DPRK

Ringkasan Berita:

• Warga Gampong Alue Lhok, Idi Tunong, Aceh Timur yang memblokir akses jalan ke PT. Bumi Flora akhirnya mendapat respon dari DPRK Aceh Timur.
• Sengketa berkepanjangan terkait Hak Guna Usaha (HGU) dipicu klaim warga bahwa lahan yang dikuasai perusahaan adalah tanah milik masyarakat.
• Tim Pansus DPRK Aceh Timur turun langsung ke lokasi & menyepakati langkah strategis, yaitu pengukuran ulang batas HGU bersama BPN Aceh Timur.
• Ketua Pansus menargetkan kejelasan masalah ini sebelum bulan suci Ramadan.

Laporan Maulidi Alfata | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI - Penantian panjang warga Gampong Alue Lhok, Kecamatan Idi Tunong, Kabupaten Aceh Timur, akhirnya direspon Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur.

Tim Panitia Khsusus (Pansus) DPRK Aceh Timur yurun langsung ke lokasi, menemui puluhan warga yang masih memblokir jalan askses ke PT. Bumi Flora.

Sengketa Hak Guna Usaha (HGU) yang berlarut-larut  ini dipicu oleh klaim kepemilikan lahan.

Warga menyakini bahwa areal yang saat ini dikuasai perusahaan merupakan tanah milik masyarakat, namun secara administrasi masuk ke dalam wilayah HGU PT. Bumi Flora.

"Kami hanya ingin hak kami kembali," ujar salah satu warga di lokasi tersebut.

Dalam pertemuan yang berlangsung di area sengketa tersebut, Ketua Pansus DPRK Aceh Timur, Sartiman, bersama anggota tim lainnya menyepakati sejumlah langkah strategis.

Poin utama yang menjadi oase bagi warga adalah rencana pengukuran ulang batas HGU.

"Kami akan segera berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Timur untuk melakukan pengukuran ulang. Target kami, masalah ini harus memiliki kejelasan sebelum memasuki bulan suci Ramadan," tegas Sartiman di hadapan warga, Sabtu (6/2/2026).

Baca juga: Warga Seumanah Jaya Datangi DPRK Aceh Timur, Minta HGU PT Atakana Tak Diperpanjang

Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Pansus dan disaksikan oleh anggota dewan lainnya, yakni, Zulfahmi, Aftahurrida, Mahmduddin, Armia, dan Fadhil Muhammad

Ketua Aksi, Hasanul, menyambut baik langkah taktis yang diambil DPRK.

Meski demikian, warga menyatakan akan terus mengawal proses ini hingga ada keputusan resmi dari BPN sebagai otoritas pertanahan.

Ia melanjutkan, warga berharap agar janji tersebut bukan sekadar penenang sesaat.

Warga mendambakan keadilan yang konkret atas lahan yang selama ini menjadi tumpuan hidup mereka.

Kini, 'bola panas' sengketa lahan ini berada di tangan BPN dan tim Pansus.

Masyarakat Alue Lhok berharap, Ramadan tahun ini bisa mereka lalui dengan tenang tanpa harus dihantui konflik agraria yang berkepanjangan.(*)