Permudah Transaksi Desa, Pemkab Aceh Jaya Luncurkan IBC

Ringkasan Berita:

• Pemkab Aceh Jaya meluncurkan aplikasi Internet Banking Corporate (IBC) untuk mempermudah transaksi keuangan gampong dan mendukung inklusi perbankan syariah.
• Sosialisasi dan pelatihan diikuti keuchik serta kaur keuangan, dengan penekanan pada penerapan transaksi non-tunai sesuai amanat regulasi Mendagri.
• Sistem ini diharapkan meningkatkan transparansi, keamanan, serta literasi digital aparatur desa, sekaligus mencegah risiko perampokan saat membawa dana tunai.

Laporan Wartawan Serambi Indonesia Riski Bintang | Aceh Jaya

SERAMBINEWS.COM, CALANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Jaya melalui DPMPKB menggelar sosialisasi dan pelatihan aplikasi Internet Banking Corporate (IBC) guna mempermudah transaksi keuangan gampong serta mendorong edukasi dan inklusi produk perbankan syariah Bank Aceh.

Kegiatan tersebut diikuti para keuchik dan kaur keuangan gampong se-Kabupaten Aceh Jaya.

Turut hadir juga Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Jaya, Kepala DPMPKB Aceh Jaya, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) Aceh Jaya, serta pimpinan Bank Aceh Cabang Calang. 

Acara tersebut berlangsung di Aula DPMPKB Aceh Jaya, Kamis (12/2/2026).

Kepala DPMPKB Aceh Jaya, Dahrial, SIP mengatakan, kegiatan tersebut merupakan pertemuan kedua dengan para keuchik setelah pihaknya melakukan rangkuman evaluasi di sembilan kecamatan pada pertengahan bulan lalu.

“Dari hasil evaluasi itu, ada beberapa catatan yang harus kita tindaklanjuti bersama, salah satunya melalui kegiatan hari ini,” kata Dahrial.

Baca juga: 698 Ribu Warga Aceh Pakai QRIS, Transaksi Sentuh Rp 2 Triliun, BI Ungkap Faktor Pendorong Utamanya

Ia menegaskan, penerapan transaksi non-tunai dalam pengelolaan dana gampong bukan merupakan kebijakan pribadi maupun kepentingan pihak perbankan, melainkan amanat regulasi. 

Sesuai edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.3.1.3/4910/SJ tertanggal 8 September 2025, tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Bahkan, kata dia, kebijakan tersebut seharusnya sudah mulai diterapkan sejak 2022 sesuai edaran sebelumnya.

“Mulai triwulan I tahun ini, seluruh gaji perangkat gampong harus dibayarkan secara non-tunai,” tukas Dahrial. 

“Ini bukan misi pribadi kami atau pimpinan, dan bukan juga misi Bank Aceh, tapi tuntutan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.

Menurut Dahrial, sistem non-tunai juga bertujuan meningkatkan transparansi dan keamanan dalam pengelolaan keuangan gampong. 

Baca juga: Pemkab Aceh Jaya Siap Realisasikan Pogram Sekolah Rakyat, Disampaikan Bupati di Depan Mensos

Ia menekankan, ke depan tidak boleh lagi ada kepala desa yang menjadi korban perampokan saat membawa uang tunai dari bank.

“Pihak desa harus berkoordinasi dengan bank. Tidak ada alasan lagi kepala desa dirampok ketika pulang setelah menarik dana desa atau tidak sempat menarik dana desa,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya literasi digital bagi aparatur desa, khususnya kaur keuangan, dalam mendukung penerapan sistem transaksi berbasis elektronik.

“Kalau ada kaur keuangan yang tidak melek internet, tidak bisa menggunakan laptop atau smartphone, dengan segala hormat berarti tidak cocok di posisi tersebut dan sebaiknya ditempatkan di posisi lain,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pemkab Aceh Jaya menargetkan mulai 2027 penggajian perangkat gampong dilakukan setiap bulan. 

Untuk mencapai target tersebut, Dahrial meminta komitmen dan kerja ekstra dari para keuchik dan kaur keuangan.

Baca juga: Penguatan Pendamping Catin, Kemenag Kerjasama dengan DPMPKB Aceh Jaya

Ia berharap, usai kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini, seluruh pemerintah gampong dapat segera berkoordinasi dengan kantor Bank Aceh terdekat guna memastikan implementasi transaksi non tunai berjalan optimal.(*)